“Kami belum berubah,” katanya menegaskan.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthew Miller buka suara mengenai alasan AS tidak memveto resolusi itu.

Menurut Millier, alasannya ialah desakan adanya gencatan senjata dan pembebasan sandera adalah hal yang konsisten dengan kebijakan AS. Selain itu, dia menyebut resolusi tersebut tidak bersifat mengikat.

Netanyahu dilaporkan menggunakan hasil pemungutan suara di DK PBB sebagai dalih untuk tidak mengirimkan utusan Israel ke AS.

Seorang pejabat AS mengklaim alasan sebenarnya Netanyahu membatalkan kunjungan itu ialah karena dia takut bahwa AS akan menawarkan “sesuatu yang masuk akal”.

“Dia (Netanyahu) lebih memilih melawan kami, bahkan jika hal itu tidak masuk dalam kepentingan Israel,” kata pejabat itu.

“Itu juga cara yang lucu untuk memperlakukan rekan yang sudah memberikan banyak bantuan kepada Israel,” kata dia menambahkan.

Sebelumnya, Israel sudah mengancam akan membatalkan kunjungan utusan itu jika AS tidak memveto resolusi DK PBB.

Baca juga: Yakin AS Pasang Badan, Menteri Israel Sebut IDF Tak Tunduk ke Resolusi PBB dan Segera Serbu Rafah

Sementara itu, pemerintahan AS di bawah Biden sudah mendesak Israel agar membatalkan rencana serangan berskala penuh ke Rafah.

Menurut AS, serangan seperti itu akan membahayakan warga sipil Palestina yang terjebak di kota itu dan akan makin mengucilkan Israel di panggung dunia.

Adapun dua jam setelah mengumumkan pembatalan kunjungan utusan Israel, seorang menteri konservatif Israel bernama Gideon Saar memilih mundur dari jabatannya.

Saar juga menyebut partainya kini meninggalkan pemerintahan darurat Israel.

Mundurnya Saat disebut akan meningkatkan tekanan kepada Menteri Benny Gantz agar melakukan hal yang sama.

Apabila Gantz mundur, Netanyahu akan tetap bersama dengan koalisi sayap kanan radikalnya.

(Tribunnews/Febri)