TRIBUNNEWS.COM - Israel tidak akan melakukan serangan darat ke Rafah setidaknya sampai Hari Raya Idul Fitri, menurut sumber Mesir yang berbicara kepada cabang outlet The New Arab, Rabu (27/3/2024).

Israel dilaporkan telah memberi tahu pemerintah Mesir mengenai niatnya untuk melanjutkan operasi Rafah, tanpa menentukan tanggal pastinya.

Namun Israel mengindikasikan, bahwa operasi tersebut tidak akan dilakukan sebelum lebaran, sekitar tanggal 9 April.

Sumber tersebut, mengatakan kepada Al-Araby-Al-Jadeed bahwa komunikasi keamanan antara pihak Mesir dan Israel berlangsung hampir setiap hari.

Tetapi pihak Israel tidak mengungkapkan niat sebenarnya mengenai operasi Rafah.

“Kairo telah menerima jaminan bahwa, jika operasi militer di Rafah dilaksanakan, operasi tersebut akan ditujukan untuk tujuan tertentu,” tambah sumber tersebut.

Sebelumnya, Israel mengumumkan rencana untuk menyerang Rafah pada awal Ramadhan bulan lalu.

Tetapi serangan tersebut, tidak terlaksana karena tekanan dari AS.

Kini, menurut sumber Mesir, Israel akan tetap melancarkan serangan terhadap kota di selatan Gaza tersebut dan tidak akan menerima gencatan senjata permanen.

“Pihak Mesir tahu bahwa tidak akan ada gencatan senjata permanen di Jalur Gaza karena Israel tidak akan membiarkan Hamas memperbaiki kondisi lapangannya, menambah pasukannya, mengulur waktu, dan mengatur napas,” kata sumber itu.

Rabu lalu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan persiapan tentara Israel untuk operasi militer darat di kota Rafah namun menyatakan hal itu akan memakan waktu.

Baca juga: PBB Sahkan Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Ben-Gvir Malah Serukan Serangan Darat ke Kota Rafah

Setelah itu, di Dewan Keamanan PBB, AS abstain dalam pemungutan suara mengenai resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza selama sisa bulan Ramadhan.

Sebagai respons, Israel membatalkan jadwal kunjungan delegasinya ke Washington, yang akan membahas alternatif AS selain operasi Rafah.

Meski begitu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant diizinkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken pada hari Selasa (27/3/2024).