Biden Siap Gelontorkan Dana Darurat Rp 952 M untuk Bangun Kembali Jembatan Baltimore
Pemerintahan Biden telah meneyetujui pendanaan federal sebesar 60 juta dollar atau sekitar Rp 952 Milyar untuk membangun kembali jembatan Baltimore.
Penulis: Farrah Putri Affifah
Editor: Suci BangunDS
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Biden telah menyetujui pendanaan federal sebesar 60 juta dollar atau sekitar Rp 952 Milyar untuk membangun kembali jembatan Baltimore.
Jembatan Baltimore runtuh ditabrak oleh kapal kargo berbendera Singapura pada Selasa (26/3/2024).
Dua jenazah telah ditemukan, serta empat lainnya hilang dan diduga tewas, diyakini terjebak di dalam kendaraan di bawah beton dan baja yang jatuh ke air.
Reuters melaporkan Gubernur Maryland Wes Moore meminta AS untuk mendanai perbaikan jembatan Baltimore sebesar 60 juta dollar pada Jumat (29/3/2024).
Beberapa jam kemudian, Administrasi Jalan Raya Federal Departemen Transportasi AS menyetujui permintaan Moore untuk mendanai pekerjaan darurat.
Tentunya langkah ini merupakan hal yang tidak biasanya terjadi.
Biasanya, Presiden AS Joe Biden akan menyetujui pendanaan dalam waktu berhari-hari.
Namun untuk kali ini, Biden mengarahkan pemerintah federal untuk segera membangun kembali jembatan tersebut, yang merupakan bagian dari jalan raya yang mengelilingi Baltimore.
Sementara biaya proyek keseluruhan diperkirakan mencapai 2 milliar dollar AS.
Sehingga persetujuan dana bantuan ini hanya merupakan biaya awal pembangunan.
Departemen Perhubungan mengatakan untuk kekurangan biaya akan disediakan setelah tahap awal selesai.
"Dana ini berfungsi sebagai uang muka terhadap biaya awal, dan dana tambahan untuk program Bantuan Darurat akan tersedia seiring dengan berlanjutnya pekerjaan,” katanya, dikutip dari Anadolu Anjansi.
Tahapan Rekonstruksi
Pada konferensi pers, Moore mengatakan prioritas utama saat ini adalah untuk memulihkan pekerja konstruksi yang hilang yang sedang melakukan perbaikan di jembatan.
Kemudian harapan para pejabat untuk langkah selanjutnya adalah membersihkan saluran tersebut untuk melanjutkan operasi pelayaran.