TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Media Malaysia dan Brunei Darussalam ramai membincangkan soal rencana pembangunan kereta cepat yang menghubungkan tiga negara yakni Brunei, Malaysia, dan Indonesia.

Ini diklaim akan menjadi jaringan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Kalimantan.

Rutenya antara lain melintasi Kalimantan, Sarawak, Sabah dan Brunei.

Perusahaan Brunergy Utama Sdn Bhd yang berbasis di Brunei, dalam situs webnya, mengumumkan bahwa proyek Kereta Api Trans Borneo akan dilaksanakan dalam dua tahap yang melibatkan rute sepanjang 1.620 kilometer.

Dikatakan jarak rata-rata antar stasiun masing-masing adalah 150 km dan kecepatan kereta antara 300 hingga 350 kilometer per jam dengan perkiraan waktu tempuh rata-rata antar stasiun hanya 30 menit.

“Tahap pertama akan menghubungkan kota-kota dari pesisir Barat hingga Pantai Timur, dimulai di Pontianak, Kalimantan Barat, dan berakhir di Kota Kinabalu, Sabah, yang merupakan kawasan fokus ekonomi.

“Rutenya akan mencakup kota-kota seperti Kota Kinabalu, Kimanis/Papar, Beaufort, Sipitang, Lawas, Bangar, Limbang, Bukit Panggal, Miri, Bintulu, Sibu, Sri Aman, Kuching, Sambas Singkawang, Mempawah dan Pontianak.

Baca juga: Yuk Mudik Lebaran Naik Kereta Cepat Whoosh, Beli Tiketnya Bisa Lewat BRImo!

Sementara itu, kata perusahaan, tahap kedua akan melibatkan Kalimantan Utara dan Timur yang menghubungkan jalur utama dengan Samarinda dan ke ibu kota baru Indonesia, Nusantara.

Rute tersebut meliputi Long Seridan, Ba Kelalan, Long Bawan, Malinau, Tanjung Selor, Tanjung Redeb, Pengadan, Lubuk Tutung, Bontang, Samarinda dan Balikpapan, katanya.

Kereta Api Trans Borneo akan memiliki empat terminal yang berfungsi sebagai hub utama transportasi massal, serta 24 stasiun yang tersebar di seluruh pulau.

Kedua rute tersebut akan bertemu di distrik Tutong di Brunei, yang berfungsi sebagai pusat jalur kereta api.

Brunergy Utama Sdn Bhd adalah perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Brunei yang berfokus pada proyek infrastruktur besar.

Didirikan pada 21 Oktober 2013, Brunergy sebelumnya dikenal sebagai Mumin Energy (B) Sdn Bhd, yang utamanya beroperasi di sektor minyak dan gas.

Setahun kemudian pada tahun 2014, pendirinya Danny Chong dan Khalid Abdul Mumin menyelaraskan kembali misi perusahaan untuk fokus pada sistem pengiriman transportasi massal untuk Brunei dan Malaysia.

Namanya diubah menjadi Brunergy Utama (B) Sdn Bhd pada 5 Agustus 2014.

Tanggapan Malaysia

Menteri Perhubungan Malaysia Anthony Loke mengatakan proyek Kereta Api Trans Borneo masih dalam tahap proposal dan belum ditawarkan kepada perusahaan mana pun.

Dia mengatakan, tender untuk melakukan studi kelayakan proyek tersebut baru akan dibuka pada Mei 2024 mendatang.

Ia berpesan kepada semua pihak untuk berhati-hati terhadap pengumuman perusahaan swasta mengenai proyek-proyek besar, seraya menambahkan bahwa mega proyek apa pun hanya dianggap sah jika diumumkan oleh pemerintah.

“Kalau mereka (perusahaan swasta asal Brunei) menyatakan ingin membangun jalur kereta api di Sabah dan Sarawak, tentu memerlukan persetujuan dari pemerintah Malaysia serta pemerintah negara bagian Sabah dan Sarawak. Sejauh ini belum ada persetujuan seperti itu, dan kami belum pernah bernegosiasi dengan perusahaan ini.

“Jadi, saya berpesan agar pernyataan atau pemberitaan seperti ini harus diverifikasi terlebih dahulu karena ini membingungkan masyarakat,” imbuhnya.

Presiden Parti Warisan Sabah (Warisan) Datuk Seri Mohd Shafie Apdal berharap jalur Proyek Kereta Api Trans Borneo dapat dikaji ulang sehingga melibatkan jaringan jalur ke pantai timur negara bagian tersebut, khususnya Tawau.

Anggota Parlemen Semporna mengatakan Proyek Kereta Api Trans Borneo yang menghubungkan Kuching, Sarawak; Brunei; dan Kota Kinabalu, Sabah selain Kalimantan, Indonesia sangat baik dalam meningkatkan perekonomian daerah yang bersangkutan.

Shafie Apdal yang juga mantan Ketua Menteri Sabah mengatakan proyek ini merupakan katalis yang baik dalam mengembangkan perekonomian Kalimantan, Sarawak, Brunei dan Sabah, namun jalur kereta api hanya terbatas di Kota Kinabalu.

“Agak mengecewakan Pantai Timur Sabah tidak dilibatkan dalam pembangunan ini karena ada rencana pemerintah untuk mengembangkan Kompleks Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina (CIQ) di Tawau.

Sementara itu Tribunnews.com berupaya mengkonfirmasi soal rencana ini ke Kementerian Perhubungan RI.

Sumber: Malaymail/Bernama