Pemerintahan Baru Palestina Harus Mempersiapkan Pemilu Legislatif dan Presiden Kata Presiden Abbas
Pemerintahan baru Palestina harus mempersiapkan pemilu legislatif dan presiden kata Presiden Mahmoud Abbas.
Penulis: Muhammad Barir
Pemerintahan Baru Palestina Harus Mempersiapkan Pemilu Legislatif dan Presiden Kata Presiden Abbas
TRIBUNNEWS.COM- Pemerintahan baru Palestina harus mempersiapkan pemilu legislatif dan presiden kata Presiden Mahmoud Abbas.
Pemerintahan baru Palestina, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammed Mustafa, harus mempersiapkan diri untuk mengadakan pemilihan legislatif dan presiden di semua gubernuran Palestina, terutama di Yerusalem Timur, kata Presiden Mahmoud Abbas pada hari Minggu, kantor berita Anadolu melaporkan.
Pernyataan Abbas tersebut disampaikan pada saat upacara pelantikan pemerintahan baru, menurut kantor berita Palestina Wafa.
Pemerintahan baru Palestina dilantik pada Minggu malam, menggantikan pemerintahan Mohammed Shtayyeh yang mengundurkan diri pada bulan Februari.
“Tugas pemerintahan baru ini mencakup menyatukan lembaga-lembaga negara, memaksimalkan upaya bantuan dan rekonstruksi di Gaza dan Tepi Barat, serta menghidupkan kembali perekonomian,” kata Abbas.
“Pemerintah harus mempersiapkan pemilihan legislatif dan presiden di semua provinsi di tanah air, dengan Yerusalem Timur sebagai garda depan,” tambahnya.
Pemerintahan Baru Palestina Telah Resmi Dilantik
Pemerintahan Palestina yang baru dilantik pada tanggal 31 Maret di hadapan Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina (PA).
Rencana Washington pasca perang di Gaza semakin maju seiring dengan pujian dari PA terhadap pemerintah baru.
Pembentukan pemerintah terjadi sehari setelah dugaan serangan gabungan Israel-PA ke Gaza, yang menurut kelompok perlawanan berhasil digagalkan.
Pemerintahan Palestina yang baru dilantik pada tanggal 31 Maret di hadapan Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina (PA).
Pemimpinnya adalah Perdana Menteri yang baru diangkat, Mohammad Mustafa.
Dalam pidatonya setelah upacara pelantikan, Abbas mengatakan tugas pemerintah baru mencakup tanggung jawab atas
“Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza,” dan menambahkan bahwa mereka memiliki “wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian hukum,” menurut kantor berita WAFA.
