Diadang AS, Palestina Dorong Pemungutan Suara Jadi Anggota Penuh PBB Bulan Depan
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour menyatakan, langkah ini ditentang oleh Amerika Serikat (AS).
Penulis: Hasiolan Eko P Gultom
Diadang AS, Palestina Dorong Pemungutan Suara Jadi Anggota Penuh PBB Bulan Depan
TRIBUNNEWS.COM - Delegasi Palestina untuk PBB dilaporkan tengah mendorong pemungutan suara untuk mengakui negaranya mendapatkan status keanggotaan penuh bulan depan.
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour pada Rabu (3/4/2024) menyatakan, langkah ini ditentang oleh Amerika Serikat (AS).
“Kami sedang mencari izin masuk. Itu adalah hak alami dan hukum kami,” kata Mansour.
Baca juga: Genosida Israel di Gaza Jalan Terus, Palestina Desak Liga Arab Gelar Sidang Luar Biasa
Mansour menambahkan, dia mendorong agar pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB itu digelar pada 18 April mendatang.
“Semua orang mengatakan ‘solusi dua negara’, lalu apa logikanya menolak kami menjadi negara anggota (PBB)?” kata Mansour dilansir Arab News.
Sebagai informasi, PBB memiliki mekanisme untuk menerima keanggotan baru secara penuh sebuah negara.
Setiap permintaan untuk menjadi negara anggota PBB harus terlebih dahulu melalui pemungutan suara di Dewan Keamanan – di mana sekutu Israel, Amerika Serikat dan empat negara lainnya memiliki hak veto – dan kemudian disetujui oleh dua pertiga mayoritas di Majelis Umum.
Presiden Palestina Mahmud Abbas awalnya meluncurkan permohonan status kenegaraan pada tahun 2011.
Hal ini tidak dipertimbangkan oleh Dewan Keamanan, namun Majelis Umum pada tahun berikutnya memberikan status pengamat yang lebih terbatas pada “Negara Palestina.”
Otoritas Palestina mengajukan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan kembali pada Selasa.
Alasan Penolakan AS Soal Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Komentar Mansour muncul ketika Amerika Serikat pada Rabu pagi menyuarakan penolakannya terhadap keanggotaan penuh Palestina.
Penolakan AS itu dinyatakan dengan mengatakan mereka mendukung pembentukan negara tetapi setelah melakukan negosiasi dengan Israel.
“Kami mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller kepada wartawan.