TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, telah tiba di New York untuk menghadiri pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Hal ini menjadi sorotan banyak pihak mengingat kedatangan Amir-Abdollahian ini, terjadi hanya empat hari setelah Iran meluncurkan operasi hukuman "True Promise".

Operasi yang berlangsung pada akhir pekan lalu ini adalah respons terhadap serangan udara rezim Zionis terhadap kedutaan Iran di Damaskus awal April lalu.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pada 1 April 2024 lalu, Konsulat Iran di Damaskus dihantam gempuran udara Israel yang menewaskan sejumlah perwira militer Iran.

Salah satu yang menjadi korban tewas dalam serangan Israel tersebut termasuk komandan Pasukan Quds, Mohammad Reza Zahedi.

Lantas apa maksud kedatangan Hossein Amir-Abdollahian ke PBB empat hari setelah operasi "True Promise"?

Usut punya usut, kedatangan Amir-Abdollahian bukan untuk membahas serangan balasan Iran akhir pekan lalu, melainkan untuk membahas topik terkait agresi Israel di Palestina

Seperti yang dikutip Tribunnews dari agensi berita Iran, IRNA, Amir-Abdollahian tiba di Bandara John F. Kennedy pada Rabu malam (17/4/2024) waktu setempat.

Kedatangan Amir-Abdollahian sendiri disambut oleh Amir-Saeid Iravani, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ini adalah kunjungan pertama menteri luar negeri Iran ke markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan perjalanan ketiga sejak dimulainya perang genosida Israel di Gaza dan merupakan bagian dari diplomasi internasional aktifnya terkait masalah Palestina.

Amir-Abdollahian dijadwalkan menghadiri pertemuan tingkat tinggi DK PBB tentang Palestina dengan agenda "Situasi di Timur Tengah termasuk masalah Palestina" pada hari Kamis (18/4/2024) waktu setempat.

Baca juga: Peringatkan Israel, Presiden Iran Sebut Invasi Terkecil Timbulkan Respons Besar, Siap Hadapi Balasan

Kunjungan ini terjadi ketika dewan 15 anggota dijadwalkan untuk memberikan suara pada hari Jumat (19/4/2024) mendatang, terhadap rancangan resolusi yang merekomendasikan kepada 193 anggota Majelis Umum agar Negara Palestina diterima sebagai anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebuah resolusi dewan membutuhkan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari AS, Inggris, Prancis, Rusia, atau Tiongkok untuk mengesahkan usulan tersebut.

Berdasar sumber yang terinformasi dari IRNA, diprediksi bahwa resolusi tersebut mendapat dukungan dari 13 anggota tetapi AS, pendukung kunci rezim Zionis, kemungkinan besar akan menggunakan hak veto, seperti biasa, terhadap langkah tersebut.

Anggota dewan Aljazair, yang mengajukan rancangan resolusi, telah meminta pemungutan suara pada Kamis sore bersamaan dengan pertemuan DK PBB tentang Timur Tengah.

Selain menyampaikan pidato di pertemuan Dewan Keamanan, Amir-Abdollahian dijadwalkan bertemu Sekretaris Jenderal PBB dan duta besar negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(Tribunnews.com/Bobby Wiratama)