Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Hikmahanto Juwana mendesak Menlu Retno segera menghubungi Menlu Iran dan meminta agar Iran tidak melakukan serangan balik

Menurutnya, hal itu bisa memicu perang lebih besar.

“Sebagai kompensasi Ibu Menlu menelfon Menlu AS China Rusia Prancis Inggris agar membawa serangan Israel ke DK PBB dan mengutuk serangan disertai sanksi,” kata Prof Hikmahanto dikonfirmasi Tribun, Sabtu (20/4/2024).

Baca juga: Perbandingan Kerusakan Serangan Israel vs Iran, Mana yang Lebih Parah?

Rektor Univ Jenderal A. Yani itu menilai Menlu Retno juga harus menyakinkan 5 negara yg memiliki veto.

Hal itu agar mereka meminta memastikan Israel untuk menghentikan serangan ke Gaza atau menghadapi konsekuensi Iran melakukan serangan balasan ke Israel.

Bila langkah ini tidak diambil oleh negara-negara anggota tetap DK PBB maka perang di Timur Tengah akan bereskalasi dan berdampak buruk pada perdamaian dunia.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tehran mengeluarkan imbauan kepada warga negara Indonesia (WNI) di Republik Islam Iran menyusul eskalasi konflik yang terjadi antara Iran dengan Israel.

Salah satu imbauannya adalah mempertimbangkan WNI di Iran untuk pulang secara mandiri ke Indonesia jika situasi memungkinkan.

Hal ini disampaikan KBRI Tehran lewat surat imbauan yang juga diunggah pada akun Instagram resminya, Minggu (14/4/2024), menyusul penetapan status siaga II bagi WNI di Iran.

Baca juga: Media Israel: Rudal Jarak Jauh dari Jet F-35 IDF Hantam Situs Radar Fasilitas Nuklir Rahasia Iran

“Mempertimbangkan pulang ke Indonesia secara mandiri, sekiranya situasi memungkinkan,” tulis imbauan tersebut.

Para WNI di Iran juga diminta melaporkan diri mereka dengan menghubungi perwakilan KBRI terdekat atau secara daring lewat situs peduliwni.kemlu.go.id.

Para WNI turut diminta menyiapkan run bag berisi barang-barang esensial seperti dokumen penting, uang tunai, minuman dan makanan cukup serta pakaian dan perlengkapan pribadi maupun obat-obatan.

Penggunaan sosial media juga diminta dihindari jika tidak diperlukan untuk menghindari potensi misinformasi.