Front Populer Pembebasan Palestina: Tentara Inggris yang Injakkan Kaki di Gaza Jadi Target Sah Perlawanan

TRIBUNNEWS.COM - Pasukan Inggris yang dikerahkan ke Gaza atau pesisirnya akan diperlakukan sebagai pasukan pendudukan dan akan menjadi sasaran target sah penyerangan milisi perlawanan Palestina.

Peringatan itu dikeluarkan satu di antara faksi milisi perlawanan Palestina, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) pada Minggu (28/4/2024).

Baca juga: AS Mau Kerahkan 1.000 Tentara Bangun Pelabuhan Gaza, Awal Pengusiran Total Rakyat Palestina?

Peringatan tersebut menyusul laporan BBC pada Sabtu yang mengatakan kalau pasukan Inggris potensial dikerahkan untuk membantu pengiriman bantuan ke Gaza dari pelabuhan lepas pantai yang sekarang sedang dibangun oleh militer Amerika Serikat (AS).

Baca juga: Menyerang dari Lebanon, Brigade Al-Qassam Hantam Mabes Brigade Timur ke-769 Israel di Kiryat Shmona

Laporan BBC, mengutip sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya, menyatakan kalau pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan mereka dengan dalih untuk mengemudikan truk yang akan membawa bantuan dari pelabuhan melalui jalan lintas terapung menuju pantai.

Meskipun pasukan AS sedang membangun pelabuhan tersebut, para pejabat Gedung Putih telah mengklaim bahwa tidak akan ada “pasukan darat” AS di Gaza.

Baca juga: Hamas: Pasukan Arab Apa Pun yang Ikut Agenda Israel di Gaza Bakal Diperangi Sebagai Antek Pendudukan

Militer Inggris diketahui sudah terlibat dalam pembangunan pelabuhan dengan memberikan dukungan logistik, termasuk kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris untuk menampung tentara dan pelaut AS yang mengerjakan proyek tersebut.

"Perencana militer Inggris saat ini ditempatkan di Komando Pusat AS di Florida, serta di Siprus, di mana bantuan akan disaring sebelum dikirim ke Gaza," kata Kementerian Pertahanan Inggris pada hari Jumat.

“Sangat penting bagi kita untuk membangun lebih banyak rute bantuan kemanusiaan yang penting untuk menjangkau masyarakat Gaza, dan Inggris terus mengambil peran utama dalam penyampaian dukungan melalui koordinasi dengan Amerika Serikat serta sekutu dan mitra internasional kami,” ujar Menteri Pertahanan Grant Shapps mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Badan-badan bantuan internasional diketahui telah meminta Israel untuk membuka penyeberangan jalan ke Gaza agar bantuan tambahan dapat menjangkau penduduk yang kelaparan.

Baca juga: Mesir Desak Israel Buka 6 Titik Penyeberangan ke Jalur Gaza, Ingatkan Konsekuensi Ini

Cuma Kedok

PFLP menegaskan, pembenaran Inggris untuk mengirimkan pasukan ke Gaza adalah "kebohongan yang tidak dapat menipu siapa pun."

Gerakan perlawanan Palestina itu menambahkan kalau klaim Inggris tentang pengiriman bantuan “hanyalah sebuah dalih untuk kehadiran permanen pasukan militer di wilayah tersebut untuk tujuan kolonial yang jahat dan untuk melindungi keamanan entitas Zionis. Ini adalah sesuatu yang sangat disadari oleh rakyat dan perlawanan kami. ."

Dilaporkan, meski Presiden AS Joe Biden mengumumkan pembangunan pelabuhan tersebut sebagai usulan negaranya sendiri pada bulan Maret, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lah yang pertama kali mengajukan gagasan tersebut kepada Biden pada bulan Oktober.

Netanyahu juga menyatakan bahwa pelabuhan tersebut dapat membantu deportasi “sukarela” warga Gaza ke negara ketiga.

Adapun PFLP sudah mengeluarkan peringatan pada Maret yang menyatakan kalau rencana AS untuk membangun pelabuhan di pantai Gaza “mencurigakan dan meragukan,".

Baca juga: Jenderal Mesir Soal Pelabuhan Gaza: Sampulnya Kemanusiaan, Dalamnya Penuh Intrik Kotor AS-Israel

Pelabuhan itu dinilai  akan membuka pintu bagi pengungsian paksa penduduk Gaza dengan alasan kemanusiaan dan alasan lainnya.

Kekhawatiran akan pengusiran paksa melalui pelabuhan Gaza ini semakin meningkat, mengingat ancaman Israel untuk menyerang Rafah di perbatasan Mesir-Gaza, tempat 1,3 juta orang mencari perlindungan dari pemboman Israel di tempat lain di Jalur Gaza.

Invasi semacam itu akan menyebabkan gelombang pengungsian baru dan kematian warga sipil dalam jumlah besar, demikian peringatan para pejabat bantuan kemanusiaan dan diplomat Barat.

(oln/tc/bbc/*)