Apakah Jepang 'Xenofobia' Seperti Klaim Biden?

Kato menunjukkan bahwa Jepang modern secara historis menyambut baik ide-ide asing, setelah membuka diri terhadap dunia luar melalui Restorasi Meiji pada tahun 1868.

Kebijakan diskriminatif di Jepang

"Menggeneralisasi bahwa seluruh Jepang adalah xenofobia atau tidak ramah terhadap warga negara asing sama sekali tidak berdasar,” kata Teppei Kasai, staf program Human Rights Watch di kantor Jepang.

Namun, ia mengakui bahwa "aspek tertentu” dari masyarakat di Jepang mungkin dianggap kurang menerima orang asing.

Ada laporan bahwa orang non-Jepang akan kesulitan untuk menyewa properti karena pemilik rumah di Jepang enggan menerima penyewa asing. Ada juga kasus hukum yang sedang berlangsung terhadap polisi atas tuduhan bahwa orang non-Jepang lebih sering dihentikan dan diinterogasi daripada orang Jepang.

Pemerintah dan pihak kepolisian dengan tegas menyangkal bahwa mereka secara aktif memilih orang asing untuk diinterogasi setelah seorang mantan inspektur yang berbasis di Jepang bagian barat menyebabkan keributan dengan menyatakan dalam sebuah wawancara pada bulan April dengan surat kabar Mainichi bahwa ia diberitahu untuk "menargetkan orang asing untuk diinterogasi." dan memeriksa kartu pendaftaran penduduk asing mereka."

Satu bulan dalam setahun ditetapkan untuk "menindak orang asing,” kata mantan perwira yang tidak disebutkan namanya itu, dan polisi diinstruksikan untuk "melakukan upaya ekstra dalam memeriksa kartu, tetapi juga menggeledah orang asing untuk mencari obat-obatan terlarang, pisau atau apa pun yang ilegal.”

"Penting untuk membedakan kebijakan pemerintah Jepang yang bermasalah dan apa yang dipikirkan masyarakat umum,” kata Kasai, merujuk pada survei pemerintah tahun 2020 yang menunjukkan bahwa 20% responden mengatakan mereka terbuka untuk menerima lebih banyak pengungsi dengan cara yang "proaktif”. Sebanyak 57% lainnya mengatakan mereka bersedia menerima lebih banyak pengungsi dengan "hati-hati”.

Mengubah sikap terhadap imigrasi di Jepang?

Namun, masuk ke Jepang terbukti menantang. Negara ini memberikan "rekor tertinggi 303 pencari suaka” status pengungsi dari 13.823 pemohon pada tahun 2023, The Japan Times melaporkan, mengutip angka dari laporan Kementerian Kehakiman baru-baru ini. Jumlah ini melonjak dari 202 orang yang diberikan status pengungsi pada tahun 2022.

Jepang juga menerapkan kebijakan yang dikritik oleh kelompok hak asasi manusia, seperti penahanan "tidak terbatas" atau berkepanjangan bagi migran yang meminta suaka dan deportasi.

Negara ini tetap menentang sejumlah besar warga negara asing yang menetap secara permanen. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh surat kabar The Asahi Shimbun pada bulan April menunjukkan bahwa 62% masyarakat mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan lebih banyak visa bagi pekerja terampil, naik secara signifikan dari hanya 44% pada jajak pendapat sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2018. Namun, beberapa masyarakat masih menolak kebijakan imigrasi skala besar-besaran.

Sikap Kato sendiri nampaknya menunjukkan sikap umum Jepang terhadap "imigrasi tak terbatas".

"Kita melihat di televisi bahwa kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik di negara-negara lain, dan saya tidak yakin bahwa Jepang membutuhkan pekerja asing dalam jumlah besar karena dalam satu atau dua dekade, AI, robotika, dan teknologi lainnya akan berkembang sedemikian rupa sehingga mereka akan memecahkan masalah ketenagakerjaan,” kata pengusaha Tokyo itu.

"Saya tidak melihat ini sebagai xenofobia; ini hanya kebijakan yang masuk akal.” (rs/hp)