Tak jelas apa yang mendorong keputusan junta untuk menangguhkan hubungan militer. Juru bicara junta, Kolonel Mayor Amadou Abdramane, mengatakan penerbangan AS di atas wilayah Niger dalam beberapa pekan terakhir adalah ilegal.

Sementara itu, Insa Garba Saidou, seorang aktivis lokal yang membantu penguasa militer Niger dalam komunikasi mereka, mengkritik upaya AS yang memaksa junta memilih mitra strategis.

“Pangkalan Amerika dan personel sipil tidak bisa lagi tinggal di tanah Niger,” katanya kepada The Associated Press.

Setelah perjalanannya pada bulan Desember, Merry Phee, utusan utama AS, mengatakan kepada wartawan bahwa dia melakukan “diskusi yang baik” dengan para pemimpin junta dan meminta mereka untuk menetapkan batas waktu pemilu dengan imbalan memulihkan hubungan militer dan bantuan.

Namun dia juga mengatakan AS telah memperingatkan Niamey agar tidak menjalin hubungan lebih dekat dengan Rusia.

Negara tetangganya, Mali dan Burkina Faso, yang masing-masing mengalami dua kudeta sejak tahun 2020, telah meminta bantuan keamanan kepada Moskow. Setelah kudeta di Niger, militer juga meminta bantuan kelompok tentara bayaran Rusia Wagner.

Cameron Hudson, yang bertugas di Badan Intelijen Pusat dan Departemen Luar Negeri di Afrika, mengatakan bahwa insiden tersebut menunjukkan berkurangnya pengaruh AS di wilayah tersebut dan bahwa Niger marah dengan upaya Washington untuk menekan junta agar menghindari Rusia.

“Ini ironis karena salah satu mantra dari Pemerintahan Biden adalah bahwa masyarakat Afrika bebas memilih pasangannya,” katanya.

Kunjungan delegasi AS bertepatan dengan awal Ramadhan, bulan puasa subuh hingga senja dan salat berjamaah bagi umat Islam. Pemimpin junta Niger, Jenderal Abdourahmane Tchiani, menolak bertemu mereka. Konferensi pers AS di kedutaan besar di Niger dibatalkan.

Juru bicara junta, yang berbicara di televisi pemerintah, mengatakan para pemimpin junta bertemu dengan delegasi AS hanya untuk alasan sopan santun dan menggambarkan nada bicara mereka yang merendahkan.

Aneliese Bernard, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS yang berspesialisasi dalam urusan Afrika dan direktur Strategic Stabilization Advisors, sebuah kelompok penasihat risiko, mengatakan kunjungan baru-baru ini telah gagal dan AS perlu melihat secara kritis bagaimana mereka melakukan diplomasi tidak hanya di Niger.