Negosiasi dengan Hamas Gagal, Pemerintah Israel Hampir Runtuh, Dua Menteri Dewan Perang Mundur

TRIBUNNEWS.COM - Media penyiaran publik Israel, KAN, Jumat (10/5/2024) melaporkan, gagal tercapainya negosiasi kesepakatan pertukaran tahanan antara kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Israel membuat pemerintahan darurat Israel di ambang kehancuran.

Baca juga: Dongkol AS Setop Amunisi, Netanyahu: Israel Bisa Sendiri, Kami Lanjut Perang Meski dengan Kuku Jari

Media Israel tersebut mengindikasikan kalau dua Menteri di Dewan Perang, Benny Gantz dan Gadi Eisenkot dari blok "Kamp Negara", akan mengundurkan diri dari pemerintahan darurat.

"Pengunduran dua menteri dari koalisi ini akan menyebabkan keruntuhan pemerintahan Israel jika perjanjian pertukaran tahanan tidak tercapai dalam waktu dekat," tulis laporan tersebut dilansir Khaberni. 

Delegasi Hamas Tinggalkan Kairo

Perundingan Hamas dan Israel memang gagal mencapai kesepakatan terkait pertukaran sandera dan tahanan demi terciptanya gencatan senjata.

Delegasi Israel dan Hamas dilaporkan sudah pergi meninggalkan Kairo, Mesir, pada hari ini, Jumat (10/5/2024).

Hal itu setelah putaran terakhir perundingan gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar, Amerika Serikat (AS), dan Mesir tersebut berakhir tanpa kesepakatan.

Israel menyatakan keberatan mereka terhadap usulan kesepakatan pembebasan tawanan dan menganggap putaran perundingan ini sudah selesai.

Hal itu terungkap berdasarkan informasi dari seorang pejabat senior Israel yang tidak mau disebutkan namanya kepada Reuters, Jumat.

Biro politik Hamas juga mengatakan Israel menolak usulan dan mengajukan keberatan atas beberapa isu utama, tanpa menjelaskan secara spesifik.

“Bola sekarang sepenuhnya berada di tangan pendudukan (Israel)" katanya, Jumat, dilansir Al Jazeera.

Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan, Hamas dan Israel harus menunjukkan fleksibilitas jika mereka ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan pemulangan tawanan.

Sementara itu, Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan dia yakin masih ada jalan ke depan untuk mencapai kesepakatan.

Namun, ia mengatakan hal itu memerlukan kepemimpinan dan keberanian moral dari kedua belah pihak.

Diberitakan The Times of Israel, lamanya jeda awal dalam pertempuran dalam potensi gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas merupakan titik hambatan utama dalam putaran perundingan terbaru di Kairo.

Tawaran terbaru Hamas menuntut agar Israel menyetujui gencatan senjata selama 12 minggu, bukan enam minggu seperti yang ditawarkan dalam proposal sebelumnya.

Proposal Hamas yang diajukan kepada mediator AS, Mesir, dan Qatar minggu ini menetapkan dua periode tenang berturut-turut, masing-masing enam minggu.

Sumber yang dikutip oleh CNN mengatakan, Israel sangat prihatin dengan bagaimana fase pertama akan bertransisi ke fase kedua.

Menurut laporan CNN, para pejabat Israel menentang jeda yang lebih lama karena hal itu secara efektif akan mengakhiri perang, yang ditolak oleh Yerusalem sebagai syarat untuk kesepakatan penyanderaan.

Update Perang Israel-Hamas

Pertempuran sengit sedang berlangsung di Rafah selatan Gaza ketika pejuang Hamas menembakkan roket dan mortir serta meledakkan alat peledak, sementara pasukan dan tank Israel mendorong lebih jauh ke kota yang sangat padat itu.

Diperkirakan 80.000 warga Palestina telah meninggalkan Rafah dan ribuan lainnya berusaha untuk meninggalkan Rafah ketika invasi darat Israel meningkat.

Pengambilalihan perbatasan Rafah oleh tentara Israel telah menutup masuknya bantuan ke Gaza selama tiga hari terakhir, “benar-benar melumpuhkan operasi kemanusiaan ketika kelaparan menyebar," kata PBB.

Pasukan Israel melakukan operasi di beberapa wilayah Rafah, sementara muncul laporan mengenai bentrokan sengit antara kelompok bersenjata Palestina dan militer Israel di timur kota tersebut.

Baca juga: AS Masih Kirim Senjata ke Israel, John Kirby: Kami Hanya Blokir Bom Berdaya Ledak Tinggi

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel siap “bertarung dengan sekuat tenaga”, setelah Presiden AS Joe Biden memperingatkan bahwa pasokan senjata dapat ditahan.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken diperkirakan akan menyerahkan laporan kepada Kongres hari ini yang mengatakan Israel tidak melanggar hukum internasional selama perangnya di Gaza, Axios melaporkan.

Majelis Umum PBB hari ini diperkirakan akan melakukan pemungutan suara mengenai sebuah resolusi yang akan memberikan “hak dan keistimewaan” baru kepada Palestina dan menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali permintaan Palestina untuk menjadi anggota penuh.

Setidaknya 34.904 orang tewas dan 78.514 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas 7 Oktober mencapai 1.139 orang dengan puluhan orang masih ditawan.

(oln/khbrn/*)