TRIBUNNEWS.COM -- Mendekati berlakunya Undang-Undang Mobilisasi Militer pada 18 Mei 2024 atau dua hari lagi, para pengelak wajib militer di Ukraina meningkat pesat.

Puluhan ribu warga dari berbagai daerah di Ukraina tersebut kini menjadi buronan polisi dan terancam pidana.

Di wilayah Poltava saja, polisi menerbitkan sebanyak 30 ribu warga pengelak masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Baca juga: Rusia Hanya Maju Sedikit, Tapi Jadi Mimpi Buruk Buat Tentara Ukraina di Kharkov

Ketua tim perekrutan wajib militer setempat, Roman Istomin mengatakan, mereka akan dimasukkan dalam penjara.

"Mereka adalah orang-orang yang mengabaikan panggilan pengadilan," kata Istomin dikutip dari Strana, Kamis (16/5/2024).

Sementara di wilayah Ivano-Frankivsk, hampir 40 ribu orang dicari polisi karena menghindari wajib militer.

Pejabat TCC wilayah itu menyatakan, polisi berhak menahan seluruh warga tersebut dan menyerahkan secara paksa ke TCC sebagai tahanan administratif.

Oleh karena itu, ia mengimbau “jangan kaget” ketika pemerintah melakukan mobilisasi paksa di jalan setelah memeriksa dokumen mereka.

Di Kiev (ibu kota Ukraina) sendiri, polisi mulai menahan lebih banyak pengelak wajib militer.

Menurut markas ibu kota, dalam waktu kurang dari sebulan polisi membawa 903 orang ke TCC. Sebelumnya, 1.416 orang ditahan sejak awal tahun.

Baca juga: Bagaimana Teknologi Cina Sokong Invasi Rusia di Ukraina

Kini ada 5.833 orang yang masuk DPO, dan kurang dari sebulan lalu ada 5.387 orang. Artinya, hampir 500 orang telah ditambahkan.

Ukraina terus mengumpulkan warga prianya yang berusia militer yaitu 18-60 tahun berdasarkan UU Mobilisasi.

Mereka diwajibkan untuk mendaftar untuk dilatih menjadi tentara untuk berperang mengusir Rusia yang menginvasi negeri itu.

Mulai tanggal 18 Mei 2024 seiring dengan berlakukan UU Mobilisasi, Ukraina menargetkan merekrut sebanyak setengah juta pasukan baru.