TRIBUNNEWS.COM - Israel melalui Dinas Keamanan Dalam Negeri Israel (Shin Bet) meminta Mesir untuk bekerja sama dalam mengelola jalur penyeberangan di Rafah untuk akses bantuan bagi warga Palestina di Jalur Gaza.

Rafah adalah wilayah perbatasan Mesir dan Jalur Gaza yang dibatasi dengan tembok pemisah, merupakan salah satu jalur penyeberangan yang ditutup karena agresi Israel di Rafah sejak 6 Mei 2024.

Rafah juga menampung lebih dari 1,5 juta warga Palestina yang mengungsi dari pemboman Israel di berbagai wilayah Jalur Gaza.

Pejabat Shin Bet mengungkapkan rencana untuk bekerja sama dengan Mesir soal penyeberangan Rafah saat berkunjung ke Kairo, Mesir pada Rabu (15/5/2024).

Namun, dua pejabat keamanan Mesir mengatakan Mesir menolak usulan Israel tersebut.

Setelah ditolak, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menuduh Mesir memblokir akses bagi warga Palestina yang ingin melarikan diri dari Jalur Gaza ke Mesir melalui Rafah.

"Kami telah meminta Mesir untuk membuka penyeberangan Rafah bagi warga Gaza yang ingin melarikan diri dari perang," kata Netanyahu, Rabu (15/5/2024).

"Saya berharap Mesir akan mempertimbangkan apa yang saya katakan sekarang," lanjutnya, dikutip dari AP.

Sebelumnya, Netanyahu mengklaim Israel mendukung aliran bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Jalur Gaza.

"Kami ingin melihatnya (penyeberangan Rafah) terbuka," kata Netanyahu kepada CNBC, Rabu (15/5/2024).

Dalam wawancara itu, ia berharap Mesir akan menyetujui penawaran dari Israel.

Baca juga: UEA, Mesir, Maroko Pertimbangkan untuk Ikut Bergabung Pasukan Penjaga Perdamaian Pascaperang Gaza

"Saya berharap kami dapat mencapai kesepahaman dengan Mesir," ujarnya.

Ia mengklaim masalah ditutupnya jalur penyeberangan bukan salah Israel, melainkan Mesir yang menutupnya saat Israel melancarkan serangan darat ke Rafah.

"Penyeberangan tersebut akan dibuka kemarin jika masalah tersebut ada di tangan Israel," katanya.

"Masalahnya bukan masalah kami. Kami tidak menghalangi pembukaan penyeberangan Rafah," lanjutnya.

Mesir menolak untuk bekerjasama dengan Israel mengenai Rafah karena khawatir bahwa pengendaliannya akan menjadi bagian dari rencana Netanyahu untuk melancarkan serangan darat skala besar ke Rafah.

Kemarin, Rabu (15/5/2024), Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, mengatakan Israel memutarbalikkan fakta ​dan menghindari tanggung jawab atas krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Jumlah Korban

Israel masih melancarkan agresinya di Jalur Gaza, jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 35.233 jiwa dan 79.141 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Kamis (16/5/2024), dan 1.147 kematian di wilayah Israel, seperti dilaporkan Anadolu.

Sebelumnya, Israel mulai membombardir Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023).

Israel memperkirakan, kurang lebih ada 136 sandera yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023.

Sementara itu, lebih dari 8.000 warga Palestina yang masih berada di penjara-penjara Israel, menurut laporan The Guardian pada Desember 2023 lalu.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel