TRIBUNNEWS.COM, TEHERAN - Meski belum ada pengumuman resmi, Presiden Iran Ebrahim Raisi dan seluruh rombongannya dikabarkan meninggal dunia setelah helikopter yang membawa mereka jatuh.

Senin pagi waktu Iran, bangkai helikopter tersebut telah ditemukan, setelah kabut tebal yang menyelimuti daerah tersebut sejak Minggu siang mulai pudar.

Namun, berdasarkan informasi yang beredar, tim penyelamat mengaku tidak menemukan tanda-tanda kehidupan di sekitar helikopter ditemukan tak ada tanda kehidupan.

Jika skenario terburuk itu terjadi, siapa yang akan menggantikan Ebrahim Raisi sebagai Presiden Iran selanjutnya?

Jika merujuk pada konstitusi Iran, berikut ini mekanisme peralihan kekuasaan jika presiden meninggal dunia atau berhalangan permanen.

Wakil presiden pertama akan mengambil alih dan menjalankan fungsi presiden sampai pemilu diadakan dalam jangka waktu maksimal 50 hari.

Di bawah ini adalah gambaran singkat tentang apa yang menurut konstitusi Iran akan terjadi jika seorang presiden tidak mampu atau meninggal saat menjabat:

• Berdasarkan pasal 131 konstitusi Republik Islam, jika seorang presiden meninggal saat menjabat, maka wakil presiden pertama akan mengambil alih jabatan tersebut, dengan persetujuan dari pemimpin tertinggi atau Rahbar, yang mempunyai keputusan akhir dalam segala urusan negara.
• Sebuah dewan yang terdiri dari wakil presiden pertama, ketua parlemen dan ketua pengadilan harus mengatur pemilihan presiden baru dalam jangka waktu maksimal 50 hari.

Berbeda dengan negara-negara lain, Iran memiliki beberapa Wakil Presiden.

Wakil Presiden Pertama yang disebut akan menggantikan Ebrahim Raisi jika wafat adalah Mohammad Mokhber.

Profil

Mohammad Mokhber Dezfuli saat ini menjabat sebagai wakil presiden pertama Iran di Pemerintahan Presiden Ebrahim Raisi.

Sebelum posisi ini, peran kepemimpinannya di Yayasan Mostazafan dan Eksekusi Ordo Imam Khomeini (EIKO disebut menjadi jantung strategi politik dalam negeri Pemimpin Tertinggi Iran (Rahbar) Ayatullah Ali Khamenei.

Rahbar menunjuknya sebagai kepala EIKO untuk mengawasi jaringan patronase yang besar.

Mokhber juga bertanggung jawab menerapkan visi Ali Khamenei mengenai ekonomi perlawanan untuk menetralisir sanksi internasional.

Selain itu, ia mengawasi upaya untuk menghukum pengkhianat negara dengan menyita properti mereka.

Mokhber lahir pada tanggal 1 September 1955 di Dezful, Provinsi Khuzestan. Ayahnya Abbas adalah seorang ulama terkenal.

Mokhber mengenyam pendidikan dasar di Dezful dan Ahvaz, dan kemudian memperoleh gelar doktor di bidang hukum internasional.

Mokhber bertugas sebagai perwira di korps medis Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) selama Perang Iran-Irak.

Pada tahun sembilan puluhan, ia bekerja sebagai CEO Dezful Telecommunications sebelum menjadi wakil gubernur Provinsi Khuzestan.

Pada awal tahun 2000-an, ketua Yayasan Mostazafan saat itu, Mohammad Forouzandeh, menunjuknya sebagai wakil presiden komersial Yayasan Mostazafan.

Segera setelah itu, ia menjadi ketua dewan direksi Sina Bank. Dia memegang posisi itu selama kurang lebih sepuluh tahun.

Sebagai ketua, Mokhber memiliki pengaruh terhadap keuangan Yayasan Mostazafan, mengingat Yayasan Mostazafan memiliki mayoritas saham Sina Bank.

Kemampuan Mokhber untuk memajukan kepentingan strategis Iran dan mendanai kelompok pejuang perlawanan di kawasan Timur Tengah tidak hanya terbatas pada perannya di Sina Bank.

Ia juga memanfaatkan posisinya di Mostazafan Foundation untuk mendapatkan dukungan dari perusahaan telekomunikasi Afrika Selatan MTN dalam memperoleh peralatan pertahanan, mempengaruhi pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai program nuklir Iran.

Menurut MTN, Mokhber meminta agar MTN membantu Republik Islam memperoleh alutsista.

Sebagai imbalannya, ia akan menggunakan pengaruhnya di Mostazafan Foundation—pemegang saham utama Iran Electronic Development Company (IEDC)—dan di IEDC untuk memutuskan kewajiban IEDC dengan Turkcell, operator telepon seluler yang berbasis di Turki.

Pada bulan Juni 2021, tuntutan hukum AS diajukan dengan tuduhan bahwa MTN (bersama dengan ZTE, sebuah perusahaan telekomunikasi Tiongkok yang sebagian dimiliki oleh pemerintah Tiongkok) membantu “mendanai dan mempersenjatai Hizbullah, Jaysh al-Mahdi, dan IRGC, termasuk Pasukan Qods.

Ekonomi Perlawanan

Pendekatan Pemimpin Tertinggi terhadap produksi vaksin mirip dengan visinya mengenai ekonomi resistensi yang menekankan produksi dalam negeri dan bukan impor dari luar negeri.

Ayatullah Ali Khamenei menugaskan Mokhber untuk mengawasi produksi vaksin, dan menerapkan ekonomi perlawanan.

Sebagai pimpinan EIKO, Mokhber diposisikan untuk menetralisir dampak sanksi internasional melalui investasi dalam negeri, khususnya di sektor energi.

Namun, sebagai perusahaan bisnis besar yang memiliki kepentingan finansial di banyak sektor ekonomi utama Iran, EIKO memainkan peran penting dalam mengembangkan perekonomian domestik secara lebih luas.

Sebagian karena pemahamannya tentang ekonomi perlawanan, Rahbar mendukung karir politik Mokhber selanjutnya.

Peran Mokhber dalam Administrasi

Wakil presiden pertama Iran adalah orang paling berkuasa kedua di cabang pemerintahan terpilih setelah presiden.

Dia dijadwalkan untuk memimpin rapat kabinet saat presiden tidak hadir dan mengoordinasikan kegiatan wakil presiden lainnya.

Wapres pertama berpartisipasi dalam pembahasan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC), yang dipimpin oleh presiden.

Dia akan menjadi presiden jika presiden menjadi tidak mampu, dan pemimpin tertinggi menyetujuinya.

Sebagai wakil presiden pertama, Mokhber ditugaskan untuk melaksanakan prioritas kebijakan dalam dan luar negeri Pemimpin Tertinggi.

Selain melakukan diplomasi dengan negara mitra strategis seperti Suriah, Rusia, dan Tiongkok, Mokhber sesekali bertemu dengan komandan teroris dari Pasukan Mobilisasi Populer Irak.

Berbeda dengan Raisi, dia juga pernah bertemu dengan Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Pendahulu Raisi, Hassan Rouhani, memainkan peran yang lebih aktif di IAEA dan sesekali bertemu dengan direktur jenderal lembaga tersebut.

Sebagai informasi Raisi terpilih sebagai presiden pada tahun 2021 dan, berdasarkan jadwal saat ini, pemilihan presiden akan berlangsung pada tahun 2025.