Yordania Meradang: Israel Cari Masalah, Penyerbuan Masjid Al-Aqsa oleh Ben-Gvir dan Yahudi Ekstremis 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania, Ayman Al-Safadi, pada Rabu (22/5/2024), menilai, Israel memang mencari masalah dengan terus melakukan pelanggaran Hukum Internasional yang bisa memicu meluasnya perang.

Sikap Yordania ini merujuk pada penilaian mereka atas penyerbuan Masjid Al-Aqsa di kota Yerusalem yang diduduki oleh Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben Gvir serta sekelompok Yahudi ekstremis sebagai “pelanggaran hukum internasional.”

Yordania adalah negara yang diberikan hak wakaf untuk mengelola situs Masjid Al Aqsa melalui badan wakafnya.

Baca juga: Kelompok Yahudi Ekstremis Israel Berduyun-duyun Bawa Kurban Persembahan ke Lokasi Masjid Al-Aqsa

Al-Safadi mengatakan dalam konferensi pers bersama di Amman, dengan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria Peter Szijjártó, kalau situasi yang lagi panas justru akan meledak oleh aksi provokatif yang terus-terusan dilakukan Israel.

“Kami melihat serangan yang dilakukan oleh Menteri Israel yang ekstremis Ben Gvir ke Masjid Al-Aqsa yang diberkati merupakan pelanggaran hukum internasional, dan dalam pelanggaran status quo sejarah dan hukum yang ada di tempat-tempat suci dalam tindakan provokatif yang hanya akan mendorong "menuju ke arah yang lebih buruk jika situasinya sudah di ambang ledakan," kata Safadi.

Dia menunjukkan hal lain yang bisa mendorong meluasnya perang di kawasan, yaitu situasi di Tepi Barat  yang "semakin memburuk dan tindakan represif ilegal yang mematikan peluang mencapai perdamaian terus berlanjut.”

Baca juga: Tentara Israel Mengamuk di Jenin dan Tubas Tepi Barat, Tembak Mati Dokter dan Guru, Korban Bertambah

Tepi Barat di Jurang Maut

Al-Safadi berbicara tentang keputusan lain yang dibuat oleh menteri-menteri Israel lainnya yang mengizinkan kembalinya pemukim ilegal ke pos-pos pemukiman yang telah diumumkan oleh Israel sendiri untuk dibongkar beberapa tahun yang lalu.

Aksi ilegal Israel ini mengacu pada pengumuman Menteri Keuangan Israel yang ekstremis bahwa ia “tidak akan memberikan hak kepada Otoritas Palestina atas kepemilikannya serta alokasi keuangan.”

Dia menarik perhatian pada tren Israel dalam membangun pos-pos pemukiman baru di wilayah yang akan mengkonsolidasikan pemisahan Tepi Barat.

Baca juga: Warga Badui Yerusalem Timur Usir Pemukim Ekstremis Yahudi Israel dari Tanah Mereka

Al-Safadi mengatakan, langkah-langkah ini menandakan kalau pemerintah Israel masih melanjutkan tindakan ilegal yang mematikan peluang mencapai perdamaian, melemahkan solusi dua negara, mendorong kawasan ini ke arah yang lebih parah, dan merampas seluruh wilayah dan hak masyarakat di wilayah tersebut untuk hidup aman dan damai.

Dalam hal ini, Al-Safadi menekankan “perlunya komunitas internasional untuk segera bertindak,”,

“Sudah cukup membuang-buang waktu dan membiarkan tindakan yang tidak sah dan ilegal yang mendorong kawasan ini ke arah yang lebih parah,” katanya mewanti-wanti kalau negaranya bersiap mengambil tindakan atas aksi ilegal ini.

Al-Safadi kembali memperingatkan bahwa situasi di Tepi Barat berada di “ambang jurang maut,” dan berkata, “Jika situasi di Tepi Barat meledak, konflik akan menjadi lebih berbahaya dan lebih besar.” 

Dijaga Pasukan IDF