Meskipun negara tersebut tidak mengikuti langkah beberapa negara tetangga Arab dalam mengakui Israel, pemerintahnya terkadang menindak tokoh-tokoh pro-Palestina.

Pada bulan Januari, Tunisia menerapkan larangan perjalanan terhadap pengacara Chawki Tabib, yang merupakan bagian dari tim yang mewakili Asosiasi Pengacara Palestina dalam kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).

Asosiasi Pengacara Palestina menunjuk pengacara Tunisia tersebut sebagai perwakilan hukum di antara tim pengacara yang lebih luas yang mendukung kasus Afrika Selatan.

Tabib dijadwalkan menghadiri pertemuan persiapan di Kuwait pada awal Januari namun dilarang meninggalkan negara tersebut.

Tunisia memutuskan semua hubungan diplomatik dengan Israel pada tanggal 22 Oktober 2000.

Keputusan itu merupakan reaksi terhadap penindasan Intifada Palestina kedua dan kunjungan kontroversial mantan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon ke kompleks Masjid Al-Aqsa pada bulan September 2000.

Pemerintah Tunisia menutup kedutaan Israel di Tunis dan mengusir staf diplomatik Israel. Sejak itu, hubungan diplomatik resmi antara Tunisia dan Israel belum pulih.

Sejak tahun 2011, para anggota parlemen telah mencoba, namun tidak berhasil, untuk mengesahkan undang-undang yang mengkriminalisasi rencana normalisasi hubungan dengan Israel.

Palestina masih menjadi isu penting di negara ini.

Tunis adalah markas besar Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) antara tahun 1982 dan 1994, dan beberapa serangan Israel telah terjadi di wilayah Tunisia.

Sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada Oktober 2023, banyak demonstrasi telah terjadi di seluruh Tunisia untuk menyatakan dukungan terhadap Palestina.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)