Israel Gunakan Buzzer, Habiskan Rp 33 Miliar untuk Kampanye Online dengan Ratusan Akun Medsos Palsu

TRIBUNNEWS.COM- Tel Aviv menghabiskan jutaan dolar untuk mempengaruhi anggota parlemen AS dengan kampanye online berbasis AI sebuah laporan menyebutkan.

Sejak dimulainya perang genosida di Gaza, Israel telah menerima puluhan miliar dolar AS bantuan militer dan perlindungan politik AS terhadap investigasi kejahatan perang oleh pengadilan internasional.

Pemerintah Israel menghabiskan setidaknya 2 juta dolar AS (Sekitar Rp 33 miliar) untuk kampanye pengaruh online yang menggunakan ratusan akun media sosial palsu dan setidaknya tiga situs berita palsu berbahasa Inggris yang menampilkan artikel-artikel pro-Israel.

Mereka mendesak anggota parlemen AS untuk mendanai genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza, menurut penyelidikan oleh New York Times (NYT).

“Kampanye rahasia ini dilakukan oleh Kementerian Urusan Diaspora Israel, sebuah badan pemerintah yang menghubungkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia dengan Negara Israel,” publikasi AS tersebut mengutip pernyataan empat pejabat Israel.

Awal tahun ini, investigasi yang dilakukan oleh kelompok pengawas media Israel, Fake Reporter, mengungkap adanya kampanye pengaruh online.

Namun, laporan NYT pada hari Rabu adalah konfirmasi pertama bahwa pemerintah Israel mendanai operasi tersebut.

Menurut para pejabat, kampanye tersebut menghasilkan banyak postingan menggunakan chatbot ChatGPT yang didukung kecerdasan buatan dan dikelola oleh perusahaan pemasaran politik Israel, Stoic.

Kementerian Urusan Diaspora Israel membantah terlibat dalam kampanye pengaruh tersebut dan menyatakan tidak ada hubungannya dengan Stoic.

Operasi yang didanai pemerintah, yang diluncurkan beberapa hari setelah peristiwa 7 Oktober, juga berupaya merekrut “tentara digital” di antara perusahaan rintisan teknologi Israel.

Sebuah pertemuan diadakan pada pertengahan bulan Oktober, dan para peserta diberitahu bahwa mereka “dapat menyumbangkan keterampilan teknis mereka untuk membantu upaya perang negara.”

“Anggota dari beberapa kementerian juga ambil bagian,” kata beberapa peserta kepada NYT.

“Peserta diberitahu bahwa mereka bisa menjadi ‘pejuang Israel’ dan bahwa ‘kampanye digital’ dapat dijalankan atas nama negara,” demikian laporan publikasi AS.