TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller memperingatkan Israel soal runtuhnya Otoritas Palestina.

Miller mengatakan, Israel akan melihat dampak negatif besar jika Otoritas Palestina hancur.

Maka dari itu, Washington kembali menekan Israel untuk membiarkan pendapatan mengalir ke Otoritas Palestina.

"Kami telah menjelaskan kepada pemerintah Israel dalam beberapa percakapan langsung bahwa tidak ada yang lebih bertentangan dengan kepentingan strategis Israel selain runtuhnya Otoritas Palestina," kata Miller, dikutip dari Arab News.

Meski mengakui kekurangan di Otoritas Palestina, Miller mengatakan badan yang berbasis di Ramallah telah membantu menjaga stabilitas di Tepi Barat.

Bahkan, lanjut Miller, ketika perang berkecamuk di Gaza, yang dijalankan selama bertahun-tahun oleh saingannya, Hamas.

"Jika Anda melihat Otoritas Palestina runtuh dan ketidakstabilan menyebar di Tepi Barat, ini bukan hanya masalah bagi rakyat Palestina," ucap Miller.

"Tetapi juga merupakan ancaman keamanan yang sangat besar bagi negara Israel," tambahnya.

Berdasarkan perjanjian perdamaian pada tahun 1990an, Israel mengumpulkan dana untuk Otoritas Palestina, yang menjalankan otonomi terbatas di beberapa bagian Tepi Barat.

Israel kemudian mengucurkan uang tersebut ke Otoritas Palestina.

Namun Israel telah memblokir pendapatan sejak Hamas pada tanggal 7 Oktober melakukan serangan besar-besaran di Israel, yang memicu kampanye militer balasan tanpa henti.

Baca juga: Operasi Rahasia Al-Qassam Menyusup Pagar Pembatas Israel, Serang Markas IDF, Satu Tentara Tewas

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich adalah anggota sayap kanan yang menganjurkan pemukiman Yahudi di Tepi Barat.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga merupakan kritikus lama terhadap Otoritas Palestina dan upaya menuju negara Palestina merdeka.

Peringatan AS tersebut menyusul pernyataan militer Israel bahwa kebijakan pemerintah Netanyahu yang memotong dana untuk Otoritas Palestina dapat mendorong Tepi Barat yang diduduki ke dalam “intifada” ketiga.

Bank Dunia juga telah memperingatkan bahwa situasi fiskal Otoritas Palestina telah “memburuk secara dramatis” dengan risiko kehancuran total.

Spanyol-Israel Tegang

Setelah Spanyol mengakui negara Palestina, Perdana Menteri Pedro Sanchez bertemu Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa, dan pejabat terkemuka dari beberapa negara Timur Tengah di Madrid.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dan menteri luar negeri Turki dan Yordania termasuk di antara kelompok yang kemudian berfoto di tangga Istana Moncloa di Ibu Kota Spanyol.

"Atas nama Presiden (Mahmoud) Abbas dan pemerintah Palestina, rakyat Palestina, kami menyambut hangat pengakuan Spanyol atas negara Palestina," kata Mustafa, dikutip dari Al Jazeera.

Baca juga: Negara Israel Seharusnya Tidak Ada, Jajak Pendapat Mayoritas Generasi Muda Inggris, Begini Datanya

"Pengakuan ini memperkuat tekad kami untuk melanjutkan perjuangan kami demi perdamaian yang adil dan abadi," ujarnya.

Setelah melihat kedekatan antara Spanyol dengan Palestina, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz mengirim pesan langsung yang ditujukan kepada Sanchez di X.

"Hamas berterima kasih atas layanan Anda," kata Katz menyindir Spanyol melalui akun X @Israel_Katz.

Dalam postingannya, Katz juga mengunggah video yang menunjukkan gambar penari flamenco dan adegan nyata serangan kelompok Palestina ke dalam wilayah Israel selatan pada 7 Oktober.

Dia menuduh Spanyol terlibat “dalam menghasut genosida terhadap orang-orang Yahudi dan kejahatan perang”.

Katz juga menyebut Wakil Perdana Menteri Spanyol, Yolanda Diaz, anti-Semit setelah dia menutup pidatonya dengan slogan pro-Palestina “Dari sungai ke laut”.

"Ini tahun 2024, masa Inkuisisi telah berakhir. Saat ini orang-orang Yahudi memiliki negara yang berdaulat dan mandiri, dan tidak ada yang akan memaksa kami untuk pindah agama atau mengancam keberadaan kami – mereka yang merugikan kami, kami akan membalas mereka," ucap Katz.

Baca juga: Soal Ide Gencatan Senjata dengan Israel, Hamas Belum Terima Proposal Joe Biden: Itu Hanya Kata-kata

Selama berbulan-bulan, hubungan diplomatik antara Israel dan Spanyol berada pada titik terendah baru.

Masing-masing pihak telah memanggil duta besarnya ketika perang di Gaza berkecamuk.

Setelah tindakan penting Spanyol, Israel memerintahkan konsulat Spanyol di Yerusalem untuk menghentikan layanan kepada warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki sebagai tindakan “hukuman”.

Dan ketegangan pasti akan semakin meningkat, ketika Spanyol pada hari Kamis mengumumkan akan bergabung dalam kasus genosida Afrika Selatan di hadapan Mahkamah Internasional untuk menentang tindakan Israel di Gaza.

Spanyol adalah negara Eropa pertama yang mendukung kasus ini.

Sebagai pendukung hak-hak Palestina, Spanyol memimpin upaya menuju pengakuan dengan harapan membuka jalan menuju perdamaian dan solusi dua negara.

(Tribunnews.com/Whiesa)