TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membeberkan lima manfaat Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza Palestina.

Agus mengatakan yang pertama adalah pengakuan internasional. 

Kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian, kata dia, dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. 

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis (6/6/2024).

"Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan wujud diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024," kata Agus dikutip dari kanal Youtube Komisi I DPR RI Channel pada Kamis (6/6/2024).

Kedua, kata dia, pelatihan dan pengalaman. 

Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian, kata Agus, dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. 

Hal tersebut, kata dia, dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara.

Ketiga, lanjut Agus, peralatan dan sumber daya. 

"Dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis," kata Agus.

Baca juga: Wamenhan Minta Pasukan RI yang Dikirim ke Gaza Bersikap Netral, Tidak Memihak ke Palestina

Keempat, lanjut dia, cost sharing (berbagi biaya).

Ia mengatakan dengan mekanisme operasi bersama, maka pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra.

Kelima, kata Agus perdamaian dan keamanan. 

"Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik, pasukan perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan," kata Agus.

Dia mengatakan untuk penyiapan satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait yakni Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes pada 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta.

Ia melaporkan bahwa Kemlu menyampaikan misi yang dilaksanakan di Gaza yang akan dilaksanakan merupakan misi Joint Humanitarian Operation.

Tentunya, lanjut Agus, operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina. 

"Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN," kata dia.

"Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dan berkoordinasi denga Cyprus, Uni Eropa dan AS untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi," sambung Agus.

Baca juga: Menlu Retno Marsudi Sebut Gaza Sudah Tak Layak Ditinggali, 70 Persen Infrastruktur Tidak Berfungsi

Dia juga menegaskan pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB.

Mabes TNI, kata Agus, sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke PBB. 

"TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman rumah sakit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah," kata Agus.