TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PBB dilaporkan akan memasukkan Israel ke daftar hitam bersama ISIS, Al-Qaeda, dan Boko Haram.

Para pejabat Israel disebut gagal melobi PBB untuk membatalkan rencana tersebut.

Pasalnya, jika masuk dalam blacklist PBB, Tel Aviv bisa kesulitan mendatangkan senjata karena bakal banyak negara memberlakukan embargo senjata terhadap mereka.

Masuk dalam daftar hitam ini juga dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang signifikan bagi Israel.

Pasalnya, laporan ini mendapatkan perhatian internasional yang substansial dan dikutip di seluruh badan PBB, termasuk Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, dan Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag.

Kantor Perwakilan Khusus akan menyusun laporan khusus tentang Israel yang kemudian akan disajikan kepada Dewan Keamanan.

Adalah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang disebut akan memasukkan tentara Israel ke dalam daftar hitam tahunan negara dan organisasi yang merugikan anak-anak di zona konflik,

Laporan media Israel, Channel 13 News, berbahasa Ibrani melaporkan pada akhir tanggal 6 Juni Guterres telah memberi tahu Atase Pertahanan tentara Israel di AS, Mayor Jenderal Hidai Zilberman, tentang “keputusan akhir”-nya.

Israel dilaporkan akan masuk dalam daftar hitam yang akan diterbitkan minggu depan sebagai bagian dari laporan yang didistribusikan kepada anggota Dewan Keamanan PBB. Pembahasan laporan tersebut akan dilakukan pada 26 Juni.

Menurut harian Israel Yedioth Ahronoth, usaha Israel untuk membujuk Guterres agar menghindari tindakan ini telah gagal.

“Sekjen saat ini anti-Israel dan tidak dapat lagi dipengaruhi,” kata pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya kepada harian Israel bulan lalu, mengungkapkan kekhawatiran bahwa tindakan tersebut akan segera dilakukan.

“Memasukkan Israel ke dalam daftar hitam sangat bermasalah dan dapat menyebabkan negara-negara memberlakukan embargo senjata terhadap Israel,” tambah sumber tersebut.

Meskipun demikian, PBB diperkirakan tidak secara eksplisit menyebut Israel atau tentara Israel, melainkan pasukan keamanan Israel, alias IDF.

Laporan tahunan tersebut, yang ditulis oleh Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata Virginia Gamba, akan mencakup seluruh tahun 2023, dengan peningkatan insiden yang signifikan akibat kampanye genosida Israel di Gaza.