“Israel harus segera menghentikan operasi dan serangan militernya di Gaza, termasuk serangan terhadap Rafah, yang telah memakan korban jiwa ratusan warga sipil dan kembali membuat ratusan ribu orang mengungsi ke lokasi yang tidak aman tanpa layanan dasar dan bantuan kemanusiaan,” Navi Pillay, ketua komisi, mengatakan dalam siaran pers.

Di bagian lain laporan hari Rabu, COI menuduh perlawanan Palestina di Gaza telah "sengaja membunuh, melukai, menganiaya, menyandera, dan melakukan kekerasan seksual dan berbasis gender" selama Operasi Banjir Al-Aqsa tanggal 7 Oktober.

“Penembakan ribuan proyektil tanpa pandang bulu ke kota-kota Israel yang mengakibatkan kematian dan cederanya warga sipil juga merupakan pelanggaran hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional… Hamas dan kelompok bersenjata Palestina harus segera menghentikan serangan roket dan membebaskan semua sandera. penyanderaan merupakan kejahatan perang," Pillay menambahkan dalam pernyataannya.

Namun demikian, penyelidikan COI terhadap peristiwa 7 Oktober juga menuduh pemerintah Israel gagal melindungi warga sipil di Israel selatan di hampir semua bidang.

Menanggapi tuduhan yang memberatkan tersebut, Duta Besar Israel untuk PBB di Jenewa, Meirav Eilon Shahar, menuduh COI telah lama melakukan diskriminasi anti-Israel yang sistematis.

Laporan tersebut, yang akan disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB minggu depan, muncul hanya beberapa hari setelah Sekretaris Jenderal PBB mengumumkan rencana untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam negara-negara dan kelompok bersenjata ekstremis yang merugikan anak-anak di zona konflik.

(Sumber: The Cradle)