TRIBUNNEWS.COM - Pasukan Perbatasan Australia telah menghentikan 3 warga sipil yang diduga akan melakukan perjalanan ke Israel.

Menurut pasukan perbatasan, 3 warga sipil ini diduga akan bergabung dengan militer Israel (IDF).

"Menanggapi konflik Hamas Israel, Departemen Dalam Negeri dan Pasukan Perbatasan Australia (ABF)
Kegiatan operasional telah mengidentifikasi wisatawan yang datang ke wilayah konflik, termasuk wisatawan yang berkunjung ke Israel melakukan dinas militer dengan Angkatan Pertahanan Israel (IDF)," dalam sebuah pernyataan ABF, dikutip dari The Guardian.

"ABF melakukan intervensi terhadap tiga (3) dari empat (4) warga negara Australia yang dicurigai berangkat ke Israel sejak 7 Oktober 2023," tambahnya.

Selama melintasi perbatasan, ABF mengaku tidak melacak individu yang akan pergi ke Israel.

Namun, ABF mengatakan bahwa semua pergerakan melintasi perbatasan disaring menggunakan serangkaian teknik penargetan berdasarkan informasi intelijen.

Mengetahui kabar tersebut, pemerintah Australia memperingatkan kepada warganya yang akan bertugas di angkatan bersenjata di luar negeri agar berhati-hati.

Tidak hanya itu, warga Australia harus memperhatikan langkah yang dilakukan apakah melanggar aturan pemerintah atau tidak.

"Warga Australia yang akan bertugas militer di luar negeri untuk mempertimbangkan secara hati-hati kewajiban hukum mereka dan memastikan tindakan mereka tidak merupakan pelanggaran pidana," kata pemerintah Australia.

Juru bicara Departemen Dalam Negeri juga meminta kepada pemerintah Australia untuk waspada terhadap warganya yang bepergian ke Israel.

“Waspada terhadap potensi warga Australia melakukan perjalanan ke Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina dan terlibat dalam permusuhan," katanya.

“Pemerintah mendorong semua warga Australia yang ingin bertugas di angkatan bersenjata negara asing untuk mempertimbangkan secara hati-hati kewajiban hukum mereka, dan memastikan tindakan mereka tidak merupakan pelanggaran pidana,” tambahnya.

Baca juga: Panglima TNI Sebut Panglima Singapura dan Australia Siap Ikut Operasi Kemanusiaan Bersama ke Gaza

Langkah ini dilakukan setelah adanya laporan komisi penyelidikan PBB yang menuduh bahwa Israel dan Hamas telah melakukan kejahatan perang sejak serangan 7 Oktober dan konflik yang diakibatkannya di Gaza.

Dengan adanya laporan tersebut, semua negara harus melakukan investigasi terhadap warganya agar tidak terlibat perang.

Meski begitu, KUHP Australia tidak melarag warganya untuk berdinas di negara asing.

Tidak hanya itu, aturan tersebut juga tidak berarti warga negara tersebut secara aktif dilarang atau dilarang melakukan perjalanan.

Akan tetapi, dalam kasus ini mengacu pada pertanyaan yang lebih rinci tentang rencana perjalanan mereka selama pemeriksaan bea cukai.

Konflik Palestina vs Israel

Israel telah melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Meski telah adanya resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel tetap terus melancarkan serangan brutal di Gaza.

Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan hampir 37.400 warga Palestina telah terbunuh di Gaza.

Sebagian besar mereka adalah wanita dan anak-anak.

Lebih dari 85.400 warga Palestina lainnya mengalami luka-luka akibat serangan Israel.

Kekurangan makanan dan kebutuhan pokok lainnya di Jalur Gaza telah diperburuk oleh pembatasan akses darat dan penutupan perbatasan utama Rafah.

Lebih dari delapan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur.

(Tribunnews.com/Farrah Putri)

Artikel Lain Terkait Australia, IDF dan Konflik Palestina vs Israel