IDF Serahkan Kekuasaan ke Kelompok Ekstremis di Bawah Smotrich, Tepi Barat di Tepi Aneksasi Israel 
 

TRIBUNNEWS.COM - Pasukan pendudukan Israel (IDF) secara diam-diam mengalihkan kewenangan hukum yang besar di Tepi Barat yang diduduki kepada kelompok ekstremis Israel yang berafiliasi di bawah kepemimpinan Menteri sayap kanan Bezalel Smotrich.

Hal itu ditunjukkan oleh sebuah surat arahan yang diterbitkan oleh tentara Israel di situsnya pada tanggal 29 Mei 2024.

Baca juga: Api Gaza Menjalar ke Tepi Barat: Brigade Tulkarem Himpun Pasukan, Brigade Jenin Duluan Serang Israel

Surat itu berisi pernyataan pengalihan tanggung jawab atas berbagai peraturan dalam apa yang disebut “Administrasi Sipil”, yaitu badan Israel yang mengatur Tepi Barat, dari militer IDF ke pegawai publik (PNS) yang bekerja di bawah Smotrich di Kementerian Keamanan Israel.

Smotrich dan kelompoknya telah lama memandang kendali atas “Administrasi Sipil”, atau setidaknya sebagian besar darinya, sebagai cara untuk memperluas kedaulatan Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Tujuan utama mereka adalah untuk memegang kendali langsung oleh pemerintah pusat di Tel Aviv dan kementeriannya.

Pemindahan ini mengurangi kemungkinan adanya pembatasan hukum terhadap perluasan dan pembangunan permukiman Yahudi di tanah-tanah milik warga Palestina di Tepi Barat.

Politisi Israel telah lama berupaya menemukan metode untuk secara permanen menguasai Tepi Barat yang diduduki, yang mereka duduki pada tahun 1967 dan merupakan tempat tinggal jutaan warga Palestina.

Michael Sfard, seorang pengacara hak asasi manusia Israel, mengatakan seperti dikutip Times of Israel, “Intinya adalah [bagi] siapa pun yang menganggap pertanyaan tentang aneksasi tidak jelas, perintah ini harus mengakhiri segala keraguan. Apa yang dilakukan perintah ini adalah mentransfer wilayah kekuasaan administratif yang luas dari komandan militer kepada warga sipil Israel yang bekerja untuk pemerintah.”

Baca juga: Arab Saudi Kutuk Perluasan Pemukiman Israel Besar-besaran di Tepi Barat, Yerusalem, dan Betlehem

Manuver Terbaru Smotrich, Area C Dikuasai Penuh Israel? 

Langkah yang membawa malapetaka ini menandai manuver terbaru Smotrich, yang mendapatkan jabatan sebagai menteri keuangan dan menteri di Kementerian Keamanan menyusul perjanjian koalisi antara partai sayap kanannya dan partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

"Administrasi Sipil" terutama mengawasi perencanaan dan pembangunan di Area C Tepi Barat, yang mencakup 60 persen wilayah Palestina yang diduduki.

Selain itu, mereka memberlakukan peraturan terhadap "konstruksi tidak sah", yang berarti bahwa jika izin tidak dikeluarkan oleh tentara Israel di Area C, IDF akan menyita peralatan konstruksi apa pun yang ditemukan dan menghancurkan setiap bangunan baru yang dibangun tanpa izin.

Warga Palestina di Area C Tepi Barat terus-menerus hidup dalam ketakutan akan diusir dari rumah dan tanah mereka oleh otoritas Israel.

Dalam tiga bulan pertama tahun 2023, pasukan Israel telah memaksa 218 warga Palestina mengungsi melalui penghancuran di Area C.

Baca juga: Tentara Israel Nyatakan Jenin Jadi Zona Militer Tertutup: Jalanan Dibuldoser, IDF Serbu Tepi Barat