Lebih lanjut, Sfard menyoroti kalau meskipun kepala "Administrasi Sipil" biasanya melapor kepada komando militer, Roth, sebagai pemukim, kini bertanggung jawab langsung kepada Smotrich.

Perspektif Sfard sejalan dengan analisis hukum yang diterbitkan oleh tiga ahli hukum Israel tahun lalu, yang memperingatkan bahwa pengalihan wewenang dari militer secara hukum dapat dianggap sebagai aneksasi.

Mereka memperingatkan kalau Smotrich memprioritaskan kepentingan pemukim Israel di Tepi Barat dibandingkan kesejahteraan rakyat Palestina.

Mairav ​​Zonszein, analis senior Israel-Palestina di Crisis Group, mengatakan seperti dilansir The Guardian,

“Cerita besarnya adalah bahwa ini bukan lagi ‘aneksasi yang merayap’ atau ‘aneksasi de facto’, ini adalah aneksasi yang sebenarnya.”

“Ini adalah legalisasi [dan] normalisasi kebijakan jangka panjang. Smotrich pada dasarnya membangun kembali cara kerja pendudukan dengan mengambil sebagian besar kekuasaan dari tangan militer,” tegasnya.

“Setengah dari orang-orang yang dia bawa ke kementerian pertahanan berasal dari.... Regavim. Orang yang sama yang bekerja di Regavim untuk membuang warga Palestina di Area C kini menduduki posisi pemerintahan,” katanya.

Pasukan pendudukan Israel telah melakukan penggerebekan setiap hari dengan kekerasan di beberapa kota Tepi Barat sejak 7 Oktober, menangkap dan membunuh secara brutal warga Palestina, termasuk anak-anak, selain melibas jalan-jalan.

(oln/almydn/*)