IDF Serahkan Kekuasaan ke Kelompok Ekstremis di Bawah Smotrich, Tepi Barat di Tepi Aneksasi Israel 
 

TRIBUNNEWS.COM - Pasukan pendudukan Israel (IDF) secara diam-diam mengalihkan kewenangan hukum yang besar di Tepi Barat yang diduduki kepada kelompok ekstremis Israel yang berafiliasi di bawah kepemimpinan Menteri sayap kanan Bezalel Smotrich.

Hal itu ditunjukkan oleh sebuah surat arahan yang diterbitkan oleh tentara Israel di situsnya pada tanggal 29 Mei 2024.

Baca juga: Api Gaza Menjalar ke Tepi Barat: Brigade Tulkarem Himpun Pasukan, Brigade Jenin Duluan Serang Israel

Surat itu berisi pernyataan pengalihan tanggung jawab atas berbagai peraturan dalam apa yang disebut “Administrasi Sipil”, yaitu badan Israel yang mengatur Tepi Barat, dari militer IDF ke pegawai publik (PNS) yang bekerja di bawah Smotrich di Kementerian Keamanan Israel.

Smotrich dan kelompoknya telah lama memandang kendali atas “Administrasi Sipil”, atau setidaknya sebagian besar darinya, sebagai cara untuk memperluas kedaulatan Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Tujuan utama mereka adalah untuk memegang kendali langsung oleh pemerintah pusat di Tel Aviv dan kementeriannya.

Pemindahan ini mengurangi kemungkinan adanya pembatasan hukum terhadap perluasan dan pembangunan permukiman Yahudi di tanah-tanah milik warga Palestina di Tepi Barat.

Politisi Israel telah lama berupaya menemukan metode untuk secara permanen menguasai Tepi Barat yang diduduki, yang mereka duduki pada tahun 1967 dan merupakan tempat tinggal jutaan warga Palestina.

Michael Sfard, seorang pengacara hak asasi manusia Israel, mengatakan seperti dikutip Times of Israel, “Intinya adalah [bagi] siapa pun yang menganggap pertanyaan tentang aneksasi tidak jelas, perintah ini harus mengakhiri segala keraguan. Apa yang dilakukan perintah ini adalah mentransfer wilayah kekuasaan administratif yang luas dari komandan militer kepada warga sipil Israel yang bekerja untuk pemerintah.”

Baca juga: Arab Saudi Kutuk Perluasan Pemukiman Israel Besar-besaran di Tepi Barat, Yerusalem, dan Betlehem

Manuver Terbaru Smotrich, Area C Dikuasai Penuh Israel? 

Langkah yang membawa malapetaka ini menandai manuver terbaru Smotrich, yang mendapatkan jabatan sebagai menteri keuangan dan menteri di Kementerian Keamanan menyusul perjanjian koalisi antara partai sayap kanannya dan partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

"Administrasi Sipil" terutama mengawasi perencanaan dan pembangunan di Area C Tepi Barat, yang mencakup 60 persen wilayah Palestina yang diduduki.

Selain itu, mereka memberlakukan peraturan terhadap "konstruksi tidak sah", yang berarti bahwa jika izin tidak dikeluarkan oleh tentara Israel di Area C, IDF akan menyita peralatan konstruksi apa pun yang ditemukan dan menghancurkan setiap bangunan baru yang dibangun tanpa izin.

Warga Palestina di Area C Tepi Barat terus-menerus hidup dalam ketakutan akan diusir dari rumah dan tanah mereka oleh otoritas Israel.

Dalam tiga bulan pertama tahun 2023, pasukan Israel telah memaksa 218 warga Palestina mengungsi melalui penghancuran di Area C.

Baca juga: Tentara Israel Nyatakan Jenin Jadi Zona Militer Tertutup: Jalanan Dibuldoser, IDF Serbu Tepi Barat

Angka ini mewakili lebih dari sepertiga dari 594 warga Palestina yang terpaksa mengungsi di sana sepanjang tahun 2022, menurut data PBB.

Perlu dicatat bahwa Tepi Barat yang diduduki dibagi menjadi tiga bagian administratif berdasarkan Perjanjian Oslo tahun 1993, dengan Area A dikelola oleh Otoritas Palestina, Area B berada di bawah kedaulatan bersama, dan Area C – wilayah terluas, mencakup sekitar 60 persen wilayah Palestina yang diduduki – di bawah kendali penuh administratif dan keamanan Israel.

Menurut perjanjian tersebut, Area C, satu-satunya bagian Tepi Barat yang diduduki dan memiliki tanah paling subur dan sumber daya alam yang berharga, dimaksudkan untuk secara bertahap dialihkan ke kedaulatan Palestina, namun hal ini tidak pernah terjadi.

Sebaliknya, Area C kini dihuni oleh lebih dari 400.000 pemukim, yang menguasai 70% wilayah tersebut dan melarang pembangunan di Palestina.

Baca juga: Warga Badui Yerusalem Timur Usir Pemukim Ekstremis Yahudi Israel dari Tanah Mereka

Langkah Aneksasi Tepi Barat 

Pengalihan wewenang hukum atas Tepi Barat dari militer ke sipil di pemerintahan Israel ini adalah hasil dari upaya berkepanjangan para politisi ekstremis untuk mendapatkan banyak kekuasaan hukum yang sebelumnya dipegang oleh militer IDF.

Undang-undang ini berkaitan dengan berbagai bidang, termasuk peraturan bangunan, pertanian, kehutanan, taman, dan lokasi pemandian.

Pakar hukum telah lama memperingatkan bahwa peralihan kekuasaan dari kendali militer ke politik dapat menyebabkan Israel semakin melanggar kewajiban hukum internasionalnya.

Setelah menjabat di pemerintahan, Smotrich dengan cepat menyetujui ribuan unit pemukiman baru, melegalkan pos-pos yang sebelumnya tidak sah, dan mempersulit warga Palestina untuk membangun rumah dan bepergian dengan bebas.

Laporan di media Israel menunjukkan bahwa para pejabat AS secara pribadi mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Smotrich karena tindakannya yang mengganggu stabilitas di Tepi Barat, tempat dia tinggal di pemukiman yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Di sisi lain, Netanyahu semakin bersandar pada dukungan Smotrich dan kelompok ekstremis lainnya dalam pemerintahan koalisinya menyusul kepergian Benny Gantz dari kabinet perang darurat Israel di tengah perpecahan mengenai strategi perang di Gaza dan upaya untuk menjamin pembebasan tawanan Israel.

Smotrich telah secara terbuka menyatakan ambisinya untuk membangun kehadiran yang lebih kuat di Kementerian Keamanan untuk memainkan agenda kebijakannya. Dia menolak kalau langkah penting ini hanya dianggap sebagai sekadar prosedural.

Pada bulan April, Smotrich menunjuk Hillel Roth, sekutu ideologis lamanya, sebagai wakil dalam "Administrasi Sipil", yang bertugas mengawasi peraturan bangunan di pemukiman dan pos-pos terdepan.

Roth, yang sebelumnya tinggal di Yitzhar, sebuah pemukiman di Tepi Barat yang terkenal dengan sejarah kekerasan dan ekstremisme, memiliki hubungan dengan partai Zionis Religius Smotrich melalui keterlibatannya dengan Bnei Akiva.

Menurut Sfard, pengalihan wewenang ini menandakan bahwa kendali hukum di Tepi Barat kini berada pada struktur yang dipimpin oleh seorang menteri Israel yang fokus hanya pada memajukan kepentingan Israel.

Lebih lanjut, Sfard menyoroti kalau meskipun kepala "Administrasi Sipil" biasanya melapor kepada komando militer, Roth, sebagai pemukim, kini bertanggung jawab langsung kepada Smotrich.

Perspektif Sfard sejalan dengan analisis hukum yang diterbitkan oleh tiga ahli hukum Israel tahun lalu, yang memperingatkan bahwa pengalihan wewenang dari militer secara hukum dapat dianggap sebagai aneksasi.

Mereka memperingatkan kalau Smotrich memprioritaskan kepentingan pemukim Israel di Tepi Barat dibandingkan kesejahteraan rakyat Palestina.

Mairav ​​Zonszein, analis senior Israel-Palestina di Crisis Group, mengatakan seperti dilansir The Guardian,

“Cerita besarnya adalah bahwa ini bukan lagi ‘aneksasi yang merayap’ atau ‘aneksasi de facto’, ini adalah aneksasi yang sebenarnya.”

“Ini adalah legalisasi [dan] normalisasi kebijakan jangka panjang. Smotrich pada dasarnya membangun kembali cara kerja pendudukan dengan mengambil sebagian besar kekuasaan dari tangan militer,” tegasnya.

“Setengah dari orang-orang yang dia bawa ke kementerian pertahanan berasal dari.... Regavim. Orang yang sama yang bekerja di Regavim untuk membuang warga Palestina di Area C kini menduduki posisi pemerintahan,” katanya.

Pasukan pendudukan Israel telah melakukan penggerebekan setiap hari dengan kekerasan di beberapa kota Tepi Barat sejak 7 Oktober, menangkap dan membunuh secara brutal warga Palestina, termasuk anak-anak, selain melibas jalan-jalan.

(oln/almydn/*)