Hal ini mengundang gelombang protes dari umat Yahudi ultra-Ortodoks yang tinggal di Israel.

Dalam aksi demo pada Kamis (20/6/2024) kemarin, kaum Haredi menegaskan bahwa mereka lebih memilih mati daripada ikut wajib militer.

"Kami lebih memilih mati daripada wajib militer. Kematian lebih baik," kata seorang pengunjuk rasa.

Aksi bentrok dengan polisi pun tak dapat terhindarkan.

Sejumlah kaum Haredi bahkan sampai diseret dan pukuli oleh aparat.

Dilaporkan ada tujuh orang yang ditangkap dalam aksi demonstrasi tersebut.

Perpecahan Koalisi Sayap Kanan

Faktor lain adanya seruan Pemilu dini di Israel adalah pemerintahan sayap kanan Israel yang tampaknya berada di ambang kehancuran.

Salah satu mitra koalisi PM Israel Benjamin Netanyahu, mengancam akan menarik diri dari pemerintahan jika Netanyahu tidak menuruti keinginan mereka.

Pemicu konflik utama yakni desakan dari Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir untuk bergabung dengan kabinet perang yang sekarang sudah dibubarkan.

Sementara itu, Netanyahu menuduh pemimpin partai Jewish Power itu membocorkan rahasia negara.

"Perdana Menteri Netanyahu memberi tahu Menteri Ben-Gvir satu hal sederhana: 'Siapa pun yang ingin menjadi mitra dalam tim konsultasi keamanan terbatas, harus membuktikan bahwa dia tidak membocorkan rahasia negara atau percakapan pribadi'," kata Likud, parpol pimpinan Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

Ben-Gvir, yang pernah menyerukan agar perempuan dan anak-anak Palestina yang mendekati perbatasan Gaza harus ditembak, telah berulang kali dituduh membocorkan percakapan kabinet tertutup.

Hal itu menyebabkan hubungan sengit antara dia dan perdana menteri.

Setelah tuduhan terbaru dari Partai Likud, Jewish Power mengatakan mereka akan mendukung rancangan undang-undang yang memaksa para menteri untuk melakukan poligraf atau uji kebohongan.

Jewish Power mau melakukan hal itu selama aturan yang sama juga berlaku bagi mereka yang menggunakan alat pacu jantung.