Situs web Walla Israel melaporkan kalau untuk pertama kalinya sejak dimulainya perang di Jalur Gaza dan penutupan penyeberangan Rafah, tentara pendudukan Israel (IDF) “menyetujui” warga Palestina untuk pergi melalui penyeberangan Kerem Shalom untuk “mendapatkan perawatan medis di luar negeri .”

Situs web Israel itu mengutip sumber-sumber di "Komando Selatan" tentara IDF kalau langkah ini memperbolehkan pasien Palestina melakukan perjalanan untuk menerima perawatan, setelah melewati pemeriksaan keamanan, dan dilakukan melalui koordinasi dengan Mesir dan dengan pegawai "Administrasi Sipil" Israel. 

Baca juga: Tank IDF Tabrak Ranpur Pasukan Sendiri di Kerem Shalom, Gerombolan Merkava Merangsek ke Barat Rafah

Jurnalis yang berspesialisasi dalam urusan Israel, Anas Abu Arqoub, menghubungkan berita ini dengan kampanye media yang dijalankan oleh Israel akhir-akhir ini untuk mengklaim kalau Israel mengambil langkah serius untuk mengurangi krisis kemanusiaan yang semakin parah di Jalur Gaza, sebagai akibat dari perang dan penutupan penyeberangan Rafah.

"Langkah ini diambil dengan latar belakang kemungkinan dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap politisi atau personel militer Israel," tulis ulasan tersebut merujuk pada surat perintah Pengadilan Internasional atas kejahatan genosida yang dilakukan pendudukan.

Secara sederhana diartikan, agar tidak dibilang melakukan kejahatan kemanusiaan dalam perang, Israel melakukan langkah-langkah manusiawi tersebut demi terhindar dari tuduhan internasional. 

Abu Arqoub memberikan pertanyaan kritis, jika klaim Israel mengenai langkah kemanusiaan yang diumumkan itu benar, mengapa Israel tidak mengizinkan masuknya tim medis dari luar negeri, dan mengizinkan pembukaan kembali rumah sakit yang hancur akibat perang?

Selama beberapa tahun terakhir, surat kabar Ibrani Haaretz telah menerbitkan investigasi, dan Channel 10 telah mengkonfirmasi bahwa dinas intelijen Israel Shin Bet sedang melakukan tawar-menawar dengan pasien Palestina dan keluarga mereka.

Tawar-menawar itu adalah para warga Palestina bisa berobat ke luar Gaza dan diperbolehkan melintasi pos penjagaan dengan imbalan pertukaran untuk kerjasama.

Pada tanggal 7 Mei, tentara pendudukan Israel mengambil kendali penuh atas penyeberangan Rafah di Jalur Gaza selatan, dan tank-tank muncul di tengah-tengah penyeberangan, setelah pemboman hebat dan tembakan yang menghantam daerah-daerah yang dipenuhi pengungsi.

Pada tanggal 7 Juni, para pejabat Amerika, Mesir, dan Israel gagal mencapai kemajuan dalam pertemuan untuk membahas pembukaan kembali penyeberangan Rafah, setelah Israel menolak peran Otoritas Palestina dalam mengoperasikan penyeberangan tersebut, menurut sebuah laporan yang diterbitkan bersama oleh Walla dan situs web Amerika, Axios.

Menurut laporan tersebut, pertemuan tersebut diadakan di Kairo sebagai hasil dari panggilan telepon dua minggu lalu antara Joe Biden dan Abdel Fattah El-Sisi, di mana El-Sisi menyetujui permintaan Biden untuk melanjutkan masuknya truk bantuan ke Gaza melalui Israel, dengan Washington berupaya setelah itu untuk membuka kembali penyeberangan Rafah sesegera mungkin.

Laporan tersebut menyatakan bahwa tim Amerika pada pertemuan tersebut mengusulkan kemungkinan pembukaan kembali penyeberangan Rafah melalui warga Palestina dari Gaza yang tidak berafiliasi dengan Hamas dan mewakili Otoritas Palestina.

Sebelumnya, tepatnya sekitar seminggu setelah pendudukan mengambil alih penyeberangan Rafah, sebuah sumber Palestina mengkonfirmasi kepada Ultra Palestine bahwa Amerika Serikat meminta Otoritas Palestina untuk mengendalikan penyeberangan Rafah, “berdasarkan keinginan Israel,”.

Namun Otoritas Palestina menolak permintaan tersebut, dan tidak menghasilkan solusi politik yang lengkap.

Mengenai motif di balik permintaan Amerika ke Otoritas Palestina pada saat itu, pejabat Palestina mengatakan bahwa ada tekanan internasional terhadap “Israel” untuk membuka penyeberangan Rafah.