TRIBUNNEWS.COM - Mantan Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, Eyal Hulata, mengkritik pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Eyal Hulata menyebut pemerintah Israel gagal mengembangkan rencana pascaperang untuk Gaza setelah hampir sembilan bulan pertempuran.

Dengan demikian, menurutnya, kelompok Hamas dapat tetap menguasai Jalur Gaza.

Adapun Benjamin Netanyahu telah berulang kali berjanji untuk melanjutkan perang sampai Hamas hancur.

Meskipun juru bicara militer mengatakan bahwa menghilangkan sepenuhnya kelompok tersebut tidak mungkin dilakukan.

"Ini adalah salah satu kegagalan terbesar, karena hasil aktualnya adalah kembalinya Hamas secara bertahap untuk mengendalikan Jalur Gaza," ujarnya kepada lembaga penyiaran publik Israel, Kan, Kamis (27/6/2024), dilansir Al Jazeera.

Hamas Kuasai Jalur Gaza

Dikutip dari AP News, Hamas memerintah Jalur Gaza sejak 2007 silam.

Kelompok itu didirikan pada tahun 1987 oleh Sheikh Ahmed Yassin, seorang pengungsi Palestina yang tinggal di Gaza, selama intifada pertama atau pemberontakan, yang ditandai dengan protes luas terhadap pendudukan Israel.

Hamas adalah akronim bahasa Arab untuk Gerakan Perlawanan Islam, dan merupakan pengakuan atas akar dan ikatan awal kelompok tersebut dengan salah satu kelompok Sunni paling terkemuka di dunia, Ikhwanul Muslimin, yang didirikan di Mesir pada tahun 1920-an.

Kelompok ini telah bersumpah untuk memusnahkan Israel dan bertanggung jawab atas banyak bom bunuh diri dan serangan mematikan lainnya terhadap warga sipil dan tentara Israel.

Baca juga: Perlawanan Islam Irak Umumkan Serangan Target Penting di Kota Pelabuhan Eilat, Israel Selatan

Hamas memenangkan pemilu parlemen tahun 2006 dan pada tahun 2007 dengan kekerasan merebut kendali Jalur Gaza dari Otoritas Palestina yang diakui secara internasional.

Otoritas Palestina, yang didominasi oleh gerakan Fatah, mengelola wilayah semi-otonom di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Israel menanggapi pengambilalihan Hamas dengan blokade di Gaza, membatasi pergerakan orang dan barang masuk dan keluar wilayah tersebut dalam sebuah langkah yang menurut mereka diperlukan untuk mencegah kelompok tersebut mengembangkan senjata.

Blokade tersebut telah menghancurkan perekonomian Gaza, dan warga Palestina menuduh Israel melakukan hukuman kolektif.