Politisi Israel telah lama berupaya menemukan metode untuk secara permanen menguasai Tepi Barat yang diduduki, yang mereka duduki pada tahun 1967 dan merupakan tempat tinggal jutaan warga Palestina.

Michael Sfard, seorang pengacara hak asasi manusia Israel, mengatakan seperti dikutip Times of Israel, “Intinya adalah (bagi) siapa pun yang menganggap pertanyaan tentang aneksasi tidak jelas, (surat) perintah ini harus mengakhiri segala keraguan. Apa yang dilakukan perintah ini adalah mentransfer wilayah kekuasaan administratif yang luas dari komandan militer kepada warga sipil Israel yang bekerja untuk pemerintah.”

Baca juga: Arab Saudi Kutuk Perluasan Pemukiman Israel Besar-besaran di Tepi Barat, Yerusalem, dan Betlehem

Manuver Terbaru Smotrich, Area C Dikuasai Penuh Israel? 

Langkah yang membawa malapetaka ini menandai manuver terbaru Smotrich, yang mendapatkan jabatan sebagai menteri keuangan dan menteri di Kementerian Keamanan menyusul perjanjian koalisi antara partai sayap kanannya dan partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

"Administrasi Sipil" terutama mengawasi perencanaan dan pembangunan di Area C Tepi Barat, yang mencakup 60 persen wilayah Palestina yang diduduki.

Selain itu, mereka memberlakukan peraturan terhadap "konstruksi tidak sah", yang berarti bahwa jika izin tidak dikeluarkan oleh tentara Israel di Area C, IDF akan menyita peralatan konstruksi apa pun yang ditemukan dan menghancurkan setiap bangunan baru yang dibangun tanpa izin.

Warga Palestina di Area C Tepi Barat terus-menerus hidup dalam ketakutan akan diusir dari rumah dan tanah mereka oleh otoritas Israel.

Dalam tiga bulan pertama tahun 2023, pasukan Israel telah memaksa 218 warga Palestina mengungsi melalui penghancuran di Area C.

Baca juga: Tentara Israel Nyatakan Jenin Jadi Zona Militer Tertutup: Jalanan Dibuldoser, IDF Serbu Tepi Barat

Angka ini mewakili lebih dari sepertiga dari 594 warga Palestina yang terpaksa mengungsi di sana sepanjang tahun 2022, menurut data PBB.

Perlu dicatat bahwa Tepi Barat yang diduduki dibagi menjadi tiga bagian administratif berdasarkan Perjanjian Oslo tahun 1993, dengan Area A dikelola oleh Otoritas Palestina, Area B berada di bawah kedaulatan bersama, dan Area C – wilayah terluas, mencakup sekitar 60 persen wilayah Palestina yang diduduki – di bawah kendali penuh administratif dan keamanan Israel.

Menurut perjanjian tersebut, Area C, satu-satunya bagian Tepi Barat yang diduduki dan memiliki tanah paling subur dan sumber daya alam yang berharga, dimaksudkan untuk secara bertahap dialihkan ke kedaulatan Palestina, namun hal ini tidak pernah terjadi.

Sebaliknya, Area C kini dihuni oleh lebih dari 400.000 pemukim, yang menguasai 70 persen wilayah tersebut dan melarang pembangunan di Palestina.

Baca juga: Warga Badui Yerusalem Timur Usir Pemukim Ekstremis Yahudi Israel dari Tanah Mereka

Langkah Aneksasi Tepi Barat 

Pengalihan wewenang hukum atas Tepi Barat dari militer ke sipil di pemerintahan Israel ini adalah hasil dari upaya berkepanjangan para politisi ekstremis untuk mendapatkan banyak kekuasaan hukum yang sebelumnya dipegang oleh militer IDF.

Undang-undang ini berkaitan dengan berbagai bidang, termasuk peraturan bangunan, pertanian, kehutanan, taman, dan lokasi pemandian.

Pakar hukum telah lama memperingatkan bahwa peralihan kekuasaan dari kendali militer ke politik dapat menyebabkan Israel semakin melanggar kewajiban hukum internasionalnya.