Setelah menjabat di pemerintahan, Smotrich dengan cepat menyetujui ribuan unit pemukiman baru, melegalkan pos-pos yang sebelumnya tidak sah, dan mempersulit warga Palestina untuk membangun rumah dan bepergian dengan bebas.

Laporan di media Israel menunjukkan bahwa para pejabat AS secara pribadi mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Smotrich karena tindakannya yang mengganggu stabilitas di Tepi Barat, tempat dia tinggal di pemukiman yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Di sisi lain, Netanyahu semakin bersandar pada dukungan Smotrich dan kelompok ekstremis lainnya dalam pemerintahan koalisinya menyusul kepergian Benny Gantz dari kabinet perang darurat Israel di tengah perpecahan mengenai strategi perang di Gaza dan upaya untuk menjamin pembebasan tawanan Israel.

Smotrich telah secara terbuka menyatakan ambisinya untuk membangun kehadiran yang lebih kuat di Kementerian Keamanan untuk memainkan agenda kebijakannya. Dia menolak kalau langkah penting ini hanya dianggap sebagai sekadar prosedural.

Pada bulan April, Smotrich menunjuk Hillel Roth, sekutu ideologis lamanya, sebagai wakil dalam "Administrasi Sipil", yang bertugas mengawasi peraturan bangunan di pemukiman dan pos-pos terdepan.

Roth, yang sebelumnya tinggal di Yitzhar, sebuah pemukiman di Tepi Barat yang terkenal dengan sejarah kekerasan dan ekstremisme, memiliki hubungan dengan partai Zionis Religius Smotrich melalui keterlibatannya dengan Bnei Akiva.

Menurut Sfard, pengalihan wewenang ini menandakan bahwa kendali hukum di Tepi Barat kini berada pada struktur yang dipimpin oleh seorang menteri Israel yang fokus hanya pada memajukan kepentingan Israel.

Lebih lanjut, Sfard menyoroti kalau meskipun kepala "Administrasi Sipil" biasanya melapor kepada komando militer, Roth, sebagai pemukim, kini bertanggung jawab langsung kepada Smotrich.

Perspektif Sfard sejalan dengan analisis hukum yang diterbitkan oleh tiga ahli hukum Israel tahun lalu, yang memperingatkan bahwa pengalihan wewenang dari militer secara hukum dapat dianggap sebagai aneksasi.

Mereka memperingatkan kalau Smotrich memprioritaskan kepentingan pemukim Israel di Tepi Barat dibandingkan kesejahteraan rakyat Palestina.

Mairav ​​Zonszein, analis senior Israel-Palestina di Crisis Group, mengatakan seperti dilansir The Guardian,

“Cerita besarnya adalah bahwa ini bukan lagi ‘aneksasi yang merayap’ atau ‘aneksasi de facto’, ini adalah aneksasi yang sebenarnya.”

“Ini adalah legalisasi [dan] normalisasi kebijakan jangka panjang. Smotrich pada dasarnya membangun kembali cara kerja pendudukan dengan mengambil sebagian besar kekuasaan dari tangan militer,” tegasnya.

“Setengah dari orang-orang yang dia bawa ke kementerian pertahanan berasal dari.... Regavim. Orang yang sama yang bekerja di Regavim untuk membuang warga Palestina di Area C kini menduduki posisi pemerintahan,” katanya.

Pasukan pendudukan Israel telah melakukan penggerebekan setiap hari dengan kekerasan di beberapa kota Tepi Barat sejak 7 Oktober, menangkap dan membunuh secara brutal warga Palestina, termasuk anak-anak, selain melibas jalan-jalan.

(oln/memo/almydn/*)