Israel Menyetujui Perampasan Tanah di Tepi Barat, Terbesar dalam Tiga Dekade

TRIBUNNEWS.COM- Israel menyetujui perampasan tanah Tepi Barat terbesar dalam tiga dekade.

Pencurian tanah Palestina dan perluasan pemukiman Yahudi secara ilegal berupaya menghambat pembentukan negara Palestina.

Pihak berwenang Israel bulan lalu menyetujui penyitaan tanah terbesar di Tepi Barat yang diduduki dalam lebih dari tiga dekade, ungkap pengawas anti-pemukiman Peace Now pada tanggal 3 Juli.

Para aktivis mengatakan persetujuan tersebut memungkinkan peruntukan lahan seluas 12,7 kilometer persegi di Lembah Jordan, timur laut kota Ramallah di Tepi Barat.

Dengan mengizinkan penyitaan secara ilegal, Tel Aviv mengizinkan tanah tersebut disewakan kepada Israel dan melarang kepemilikan pribadi warga Palestina.

Menurut Peace Now, jumlah ini merupakan alokasi terbesar yang disetujui sejak Perjanjian Oslo tahun 1993.

Langkah ini dilakukan setelah penyitaan tanah seluas 8 kilometer persegi di Tepi Barat pada bulan Maret dan 2,6 kilometer persegi pada bulan Februari.

“Tahun 2024 menandai puncak deklarasi tanah negara,” kata Peace Now dalam sebuah pernyataan.

Koresponden Al Jazeera di Tepi Barat Nida Ibrahim melaporkan pada Kamis malam bahwa pihak berwenang Israel mengumumkan rencana untuk menyita “1.300 hektar” di desa Aqraba di utara Tepi Barat yang diduduki.

“Tanah-tanah ini adalah milik warga Palestina, dan berlokasi di Area C. Ketika Anda melihat warga Palestina yang tidak bisa membangun, Anda juga melihat warga Israel, yang tidak hanya diperbolehkan membangun di Area C, tapi juga diperbolehkan memperluas lahan di Area C. mengorbankan masyarakat adat yang tinggal di sana,” kata Ibrahim.

Dia menambahkan bahwa pihak berwenang Israel akan mengadakan pertemuan selama dua hari ke depan untuk “mengatur dan mengizinkan pembangunan serta mendorong lebih banyak unit untuk dibangun di pemukiman ilegal Israel di … Tepi Barat yang diduduki.”

Perampasan tanah ilegal yang dilakukan Israel merupakan ancaman langsung terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Meskipun pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki Israel adalah ilegal menurut hukum internasional, lebih dari 700.000 pemukim Yahudi menempati lebih dari 200 pemukiman dan pos terdepan di seluruh wilayah tersebut.

Menteri Keuangan ultranasionalis Bezalel Smotrich telah mengawasi lonjakan perampasan tanah Palestina dan perluasan permukiman sejak berkuasa sebagai bagian dari koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Bulan lalu, Smotrich mengatakan kepada para pendukungnya bahwa Tel Aviv mengajukan rencana untuk mencaplok Tepi Barat “tanpa pemerintah dituduh mencaploknya.”

Dalam rekaman yang diperoleh Peace Now, Smotrich menyatakan bahwa perampasan lahan pada tahun 2024 “kira-kira 10 kali lipat dari rata-rata tahun-tahun sebelumnya".

Ia memperkirakan bahwa "pada akhir tahun, akan ada tambahan antara 10.000 dan 15.000 dunam [1.000 hingga 1.500 hektar ] akan dinyatakan [sebagai tanah negara]”.

SUMBER: THE CRADLE