TRIBUNNEWS.COM – Iran mengeluarkan pernyataan bersama yang isinya meminta Zionisme diakui sebagai bentuk rasisme.

Pernyataan itu dikeluarkan dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, pada Selasa (10/7/2024).

Dikutip dari Press TV, Duta Besar Iran untuk PBB, Ali Bahraini, membacakan pernyataan itu. Dia mewakili beberapa negara Islam dan negara independen.

Bahraini menginginkan pengembalian Resolusi PBB 3379 yang secara historis menganggap Zionisme sebagai salah satu perwujudan rasisme.

Dalam pernyataan bersama itu, disinggung pula laporan dari Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Barat (ESCWA) tahun 2017 yang menganggap Israel sebagai "rezim apartheid".

Kemudian, ditegaskan, pelarangan diskriminasi rasial dan apartheid adalah prinsip penting dalam hukum internasional.

Dalam pernyataan bersama itu, masyarakat dunia diminta mengambil langkah tegas untuk melawan kelompok-kelompok Israel yang melakukan kejahatan kemanusiaan.

Sejarah Zionisme

Menurut Encyclopedia Britannica, Zionisme adalah gerakan nasionalis Yahudi yang bertujuan mendirikan dan mendukung negara bangsa Yahudi di Palestina.

Zionisme berasal dari kata Zion, yaitu nama salah satu bukit di Yerusalem kuno.

Awalnya, pada abad ke-16 dan ke-17 ada sejumlah "mesiah" yang mengimbau orang Yahudi untuk "kembali" ke Palestina.

Meski demikian, ada pula gerakan Yahudi yang mendukung orang Yahudi untuk berasimilasi saja dengan kebudayaan sekuler Barat. Gerakan itu dikenal dengan nama Haskala.

Baca juga: Rakyat Venezuela Mendukung Perlawanan Palestina, Sebut Zionisme Musuh Bersama

Yahudi di Eropa Timur memilih untuk tidak mengasimilasi diri. Mereka kemudian membentuk Hovevei Ziyyon atau "Kekasih Zion" untuk menorong adanya pemukiman petani dan perajin Yahudi di Palestina.

Seorang jurnalis Austria bernama Theodor Herzl pada akhir abad ke-19 menggagas politik Zionisme.

Pada 1897, dia menggelar Kongres Zionis pertama di Swiss yang menghasilkan pernyataan, "Zionisme bertujuan mendirikan rumah bagi orang Yahudi di Palestina, diamankan dengan hukum publik".