TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengancam Israel untuk segera mengakhiri perangnya dengan Hamas, Kamis (11/7/2024).

Tak hanya itu, Biden juga mendesak Israel untuk tidak menduduki daerah Gaza setelah perang berakhir.

Dalam konferensi pers, Biden mengatakan kerangka gencatan senjata telah disepakati oleh Israel dan Hamas, meskipun masih ada celah yang harus ditutup.

"Kerangka kerja itu kini disetujui oleh Israel dan Hamas. Jadi saya mengirim tim saya ke wilayah itu untuk menuntaskan perinciannya," kata Biden, dikutip dari Reuters.

Direktur CIA, Bill Burns dan utusan AS untuk Timur Tengah Brett McGurk berada di Timur Tengah minggu ini untuk bertemu dengan mitra regional guna membahas kesepakatan gencatan senjata.

"Ini adalah masalah yang sulit dan kompleks. Masih ada celah yang harus ditutup. Kami membuat kemajuan. Trennya positif."

"Saya bertekad untuk menyelesaikan kesepakatan ini dan mengakhiri perang ini, yang seharusnya berakhir sekarang," ujar Biden.

Sebelumnya, Hamas telah menyetujui untuk mencabut tuntutan agar Israel terlebih dahulu berkomitmen pada gencatan senjata permanen.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kesepakatan itu tidak boleh menghalangi Israel untuk melanjutkan pertempuran hingga tujuan perangnya tercapai.

Di awal perang, ia berjanji untuk memusnahkan Hamas.

Kantor Netanyahu mengatakan pada hari Rabu bahwa dia berkomitmen untuk mengamankan kesepakatan gencatan senjata Gaza asalkan garis merah Israel dihormati.

Baca juga: Dipaksa Israel Pergi dari Kota Gaza, Warga Palestina Tertawa & Menolak, Ini Alasannya

Biden mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis bahwa Israel tidak boleh menduduki Gaza sambil juga mengecam kabinet perang Israel, dengan mengatakan "Israel terkadang kurang kooperatif".

Presiden AS itu juga menyatakan kekecewaannya atas beberapa langkahnya yang tidak berhasil di Gaza, seperti rencana penutupan dermaga kemanusiaan milik militer AS di lepas pantai Gaza.

AS juga Beri Sanksi Pemukim Israel

Tak hanya mendesak Israel di Gaza, AS juga memberi sanksi terhadap pemukim di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

AS mengumumkan sanksi baru terhadap beberapa pemukim Israel dan kelompok afiliasinya.

AS menuduh bahwa mereka terlibat dalam kekerasan atau ancaman kekerasan yang menargetkan warga sipil, penyitaan properti atau tindakan lain yang mengancam keamanan di Tepi Barat yang diduduki.

Sanksi yang diumumkan oleh Departemen Luar Negeri AS dan Departemen Keuangan pada hari Kamis menargetkan individu Israel.

Mereka adalah Isachar Manne, Reut Ben Haim, dan Aviad Shlomo Sarid, dan empat pos pemukiman ilegal Israel; Manne Farm, Meitarim Farm, Hamahoch Farm, dan Neriya's Farm.

Baca juga: Militer Israel Akui Gagal Lindungi Warga Sipil dalam Laporan Terbaru Serangan Hamas 7 Oktober

AS juga memasukkan Lehava ke dalam daftar hitam, sebuah kelompok induk bagi para pemukim Israel, yang digambarkannya sebagai “organisasi ekstremis kekerasan terbesar di Israel” dengan lebih dari 10.000 anggota.

"Amerika Serikat tetap sangat prihatin dengan kekerasan ekstremis dan ketidakstabilan di Tepi Barat, yang merusak keamanan Israel sendiri," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller, dikutip dari Al Jazeera.

"Kami sangat mendorong Pemerintah Israel untuk segera mengambil langkah-langkah guna meminta pertanggungjawaban individu dan entitas tersebut."

"Jika langkah-langkah tersebut tidak dilakukan, kami akan terus memberlakukan langkah-langkah pertanggungjawaban kami sendiri," lanjutnya.

Sanksi tersebut membekukan aset apa pun yang dimiliki oleh mereka yang menjadi sasaran di yurisdiksi AS dan memblokir warga Amerika untuk berbisnis dengan mereka.

Baca juga: Gallant Ingin Dirinya dan Netanyahu Diselidiki atas Kegagalan Israel Cegah Serangan Hamas 7 Oktober

Lehava dengan cepat mengkritik penunjukan AS dan Presiden Joe Biden, dengan mengatakan kelompok itu tidak akan menghentikan tindakannya.

"Langkah-langkah Biden tidak akan menghalangi kami – kami akan terus bertindak tanpa rasa takut untuk menyelamatkan putri-putri Israel, yang sangat disesalkan Biden dan musuh-musuh Israel lainnya," ucapnya.

Tak hanya AS, Uni Eropa juga telah menempatkan Lehava dalam daftar hitam pembekuan aset dan larangan visa atas serangan mereka terhadap warga Palestina awal tahun ini.

(Tribunnews.com/Whiesa)