“Tetapi efektivitasnya sampai hari ini kan sebetulnya masih tanda tanya, efektif atau tidak?” jelas Komaidi.

Komaidi menyarankan pemerintah menyasar subsidi langsung ke warga, alih-alih menyubsidi barang – dalam hal ini BBM.

“Kalau subsidi-nya ke barang, apalagi ke pembatasan-pembatasan, kemungkinan hanya dapat capeknya saja.”

Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Agus Sujatno, menyebut pembatasan pembelian BBM subsidi merupakan kebijakan ambigu oleh pemerintah.

Agus menilai kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan memukul daya beli konsumen yang selama ini menggunakan BBM jenis Pertalite dan solar.

“Di satu sisi, [pemerintah] tidak mau menggunakan terminologi kenaikan harga, tetapi praktiknya akan terjadi kenaikan harga bagi konsumen yang selama ini menggunakan BBM jenis Pertalite dan solar [karena] harus migrasi ke BBM nonsubsidi,” tegasnya.

Bagaimana mekanisme pembatasan BBM subsidi yang dicanangkan pada Agustus nanti?

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut pembelian BBM subsidi bakal dibatasi per 17 Agustus demi efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara dan agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

Media mengutip Luhut dari Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, pada Rabu (10/07). Namun, saat BBC News Indonesia mengakses laman tersebut, unggahan yang dimaksud sudah tidak ada.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut seperti dilansir Kompas.com.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan pihaknya justru masih membahas rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi per 17 Agustus 2024.

“Kita akan rapatkan lagi,” ujar Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (10/07).

BBC News Indonesia menanyakan kepada perusahaan minyak dan gas negara, Pertamina, mengenai mekanisme yang akan dilakukan pada pembatasan BBM subsidi pada 17 Agustus nanti.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan “pada prinsipnya Pertamina akan menjalankan arahan pemerintah nantinya”.