TRIBUNNEWS.COM -- Presiden Rusia Vladimir Putin mendapat angin segar dari kandidat Presiden AS Donald Trump, jika ia terpilih jadi Presiden AS.

Eks Presiden AS itu mengatakan bahwa dia tidak akan memberikan sanksi kepada Rusia terkait dengan perang Ukraina.

Pasca terjadinya invasi Rusia di Ukraina, AS dan para sekutunya negara Barat telah memberikan banyak sanksi politik dan sanksi ekonomi dengan pembatasan-pembatasan yang dianggap merugikan.

Baca juga: Ukraina Akui Berulang Kali Coba Bunuh Putin, Rusia Yakin AS Beri Bantuan Intelijen

Dalam wawancaranya dengan Bloomberg yang ditayangkan padaSelasa (16/7/2024), Trump mengatakan ragu-ragu dengan sanksi yang telah diberlakukan tersebut. Namun demikian ia menghindari pertanyaan apakah sanksi yang telah ada akan dicabut atau tidak.

"Ya. Jadi yang kami lakukan dengan sanksi adalah memaksa semua orang menjauh dari kami. Jadi, saya tidak suka sanksi. Saya menganggapnya sangat berguna bagi Iran, tetapi saya bahkan tidak terlalu membutuhkan sanksi terhadap Iran. Saya mengatakan hal itu kepada Tiongkok, dan Rusia juga berada dalam posisi yang sama,” kata Trump, tanpa mengungkapkan apakah usulan kesepakatannya untuk mengakhiri konflik akan mencakup pencabutan sanksi.

”[Presiden Rusia Vladimir] Putin dan saya sangat akrab dengan hubungan kami. Kami tidak pernah berada dalam bahaya perang. Dia tidak akan pernah bisa masuk ke Ukraina,” kata Trump di bagian lain wawancara.

Terlepas dari dugaan skeptisnya terhadap sanksi, selama masa jabatannya, Trump tidak pernah meringankan hukuman era Obama terhadap Moskow terkait Krimea dan menargetkan Rusia dengan pembatasan tambahan untuk menunda pembangunan pipa gas alam Nord Stream 2 ke UE.

Selama masa kepresidenannya, Trump juga terlibat dalam perang tarif yang memanas dengan Tiongkok, yang sekali lagi ia puji sebagai keberhasilan besar. Namun pada saat yang sama, Trump menuduh Presiden Joe Biden yang “sangat tidak kompeten” mendekatkan Rusia dan Tiongkok.

Baca juga: Mata-mata Ukraina Ungkap Usaha Pembunuhan Vladimir Putin

“Biden adalah orang yang bodoh. Dia memaksa Rusia dan Tiongkok untuk menikah. Mereka sudah menikah. Kemudian mereka menerima sepupu kecil mereka, Iran, dan kemudian mereka menerima Korea Utara. Mereka tidak membutuhkan orang lain,” klaim calon presiden dari Partai Republik itu.

“Ini adalah dunia yang sangat, sangat berbahaya. Dan saya sebenarnya khawatir dengan lima bulan yang tersisa. Benar, saya pikir Anda bisa berakhir dalam Perang Dunia III,” kata Trump dua hari sebelum debat pertamanya dengan Biden – dan dua minggu sebelum dia secara ajaib selamat dari upaya pembunuhan.

Ancaman Terbesar

Sedangkan pasangan Trump dari Partai Republik yang baru diumumkan, JD Vance mengatakan bahwa musuh sesungguhnya AS adalah China, bukan Rusia.

Karenanya Vance yakin Trump bakal mengakhiri permusuhan dengan Moskow jika mereka terpilih dalam Pilpres 2024.

Menurutnya, Washington harus mengalihkan fokusnya ke Tiongkok, dan menggambarkan Beijing sebagai “ancaman terbesar” bagi AS.

Jika Trump kembali menjadi presiden setelah pemilu tanggal 5 November, kebijakannya terhadap Ukraina akan “sangat sederhana,” kata Vance kepada Fox News tak lama setelah resmi dicalonkan.

“Rusia tidak akan menginvasi Ukraina jika Donald Trump menjadi presiden. Semua orang setuju dengan itu. Bahkan banyak rekan Demokrat saya yang secara pribadi setuju dengan hal itu,” ujarnya.

Vance kembali menuduh pemerintahan Joe Biden kurang memiliki kebijakan yang koheren mengenai konflik tersebut.

“Kami sekarang telah menghabiskan 200 miliar AS [untuk membantu Ukraina]. Apa tujuannya? Apa yang ingin kita capai? Apakah ada risiko eskalasi menjadi perang nuklir? Karena memang ada, ketika ada orang-orang bodoh yang menjalankan kebijakan luar negeri, dan kita punya banyak orang seperti itu sekarang di Washington, DC,” katanya.

Belum ada Pertemuan

Politico melaporkan, dengan mengutip dua pakar keamanan nasional yang bersekutu dengan Trump, bahwa mantan presiden tersebut sedang mempertimbangkan sebuah kesepakatan di mana NATO akan menahan diri untuk tidak melakukan ekspansi lebih jauh ke arah timur, dan membatalkan rencananya untuk memasukkan Ukraina dan Georgia.

Rencana ini juga dilaporkan akan melibatkan pembicaraan. dengan Putin “tentang seberapa luas wilayah Ukraina yang dapat dikuasai Moskow.”

Presiden Rusia Vladimir Putin dan calon presiden AS dari Partai Republik Donald Trump belum mengadakan pembicaraan rahasia mengenai penyelesaian konflik Ukraina, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada hari Rabu.

Trump telah berulang kali menyatakan bahwa ia akan mengakhiri konflik Ukraina dalam waktu 24 jam jika terpilih, meski rincian pasti dari rencana ini masih belum jelas. Reuters melaporkan bulan lalu bahwa para penasihat Trump telah menyusun peta jalan perdamaian di Ukraina yang akan mencakup gencatan senjata awal berdasarkan garis pertempuran selama negosiasi perdamaian, sementara Kiev tidak harus secara resmi menyerahkan wilayah yang disengketakan ke Moskow.

Mengomentari laporan tersebut, Peskov tidak mengabaikan peta jalan tersebut, namun mencatat bahwa “nilai dari setiap rencana terletak pada nuansa dan mempertimbangkan keadaan sebenarnya di lapangan.”

Bulan lalu, Putin mengatakan bahwa Rusia siap untuk segera membuka perundingan damai dengan Ukraina setelah negara itu menarik pasukan dari Donbass dan dua wilayah bekas Ukraina lainnya serta setuju untuk berkomitmen pada status netral, dan menambahkan bahwa kesepakatan akhir harus diakui secara internasional dan membuka jalan bagi perdamaian. (Bloomberg/Russia Today/Politico/Fox News)