Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya juga menolak Hamas dalam pemerintahan Palestina, kecuali jika mereka telah mengakui Israel.

Persoalan mengenai pemimpin Gaza setelah perang memang menjadi salah satu masalah sulit yang belum terselesaikan dalam negosiasi di Kairo.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan, tidak ingin Otoritas Palestina ikut serta dalam pengelolaan Gaza di masa mendatang.

“Saya tidak siap berpindah dari Hamastan ke Fatahstan,” Netanyahu mengumumkan pada bulan April.

Pemerintahan Netanyahu dan parlemen Israel telah menolak pembentukan negara Palestina .

Beijing menjadi Perantara

Kesepakatan yang dicapai tersebut tidak terlepas dari peran Beijing.

Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Cina memposisikan dirinya sebagai mediator, meski tidak menjadi bagian dari perundingan perdamaian resmi antara Israel dan Hamas.

Langkah tersebut secara luas dipandang sebagai bagian dari upaya Xi Jinping untuk meningkatkan status global Beijing yang bertindak sebagai penyeimbang pengaruh Barat.

Sebelumnya, deklarasi tersebut bertujuan untuk membentuk pemerintahan persatuan demi mempertahankan kontrol Palestina atas Gaza.

Dilansir Al Jazeera, deklarasi tersebut dicapai dalam tiga hari perundingan intensif di Cina yang ditandatangani Hamas dan Fatah, serta 12 kelompok Palestina lainnya.

(mg/mardliyyah)

*Penulis adalah peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS)