Pengunjuk Rasa Pro-Palestina Memblokir Pintu Masuk Kantor Kementerian Luar Negeri di London
Pengunjuk rasa pro-Palestina memblokir pintu masuk Kantor Luar Negeri di London.
Penulis: Muhammad Barir
Pengunjuk Rasa Pro-Palestina Memblokir Pintu Masuk Kantor Luar Negeri di London
TRIBUNNEWS.COM- Pengunjuk rasa pro-Palestina memblokir pintu masuk Kantor Luar Negeri di London.
Polisi London menangkap enam pengunjuk rasa pro-Palestina, yang menutup pintu masuk Kementerian Luar Negeri pada Rabu pagi.
Para pengunjuk rasa berdemo sebagai protes atas kegagalan Menteri Luar Negeri David Lammy memenuhi janji pra pemilu mengenai penjualan senjata ke Israel.
Workers for a Free Palestine, sebuah jaringan anggota serikat pekerja, pekerja, dan aktivis perang anti-Israel di Inggris, mengorganisir protes tersebut, yang dihadiri hingga 300 orang dan menampilkan spanduk besar bertuliskan “Genosida yang Dibuat di Inggris.”
Menurut pengunjuk rasa, polisi telah menangkap enam orang.
Para pengunjuk rasa mengkritik Lammy, mendesaknya untuk mengirimkan nasihat hukum kepada pemerintahan Partai Buruh mengenai penjualan senjata ke Israel, seperti yang dijanjikannya ketika menjadi oposisi.
Protes tersebut juga bertujuan untuk mendukung anggota parlemen Partai Buruh dan oposisi yang mengadvokasi larangan penjualan senjata di House of Commons, serta untuk menunjukkan solidaritas dengan anggota Serikat Layanan Umum dan Komersial di Kementerian Luar Negeri dan Departemen Bisnis dan Perdagangan.
Lammy, yang saat ini berada di India, dituduh tidak mengambil tindakan terkait kelanjutan izin ekspor senjata Inggris ke Israel.
Para pengunjuk rasa juga menuntut kejelasan apakah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan ditahan jika ia mengunjungi Inggris sebagai tanggapan atas surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Sebagai oposisi, Partai Buruh telah menekan pemerintah sebelumnya untuk mengungkapkan nasihat hukum ini.
Lammy menjawab bahwa dia tidak mengetahui nasihat hukum yang diberikan kepada pemerintahan sebelumnya dan telah memulai proses kuasi-yudisialnya sendiri. “Saya ingin pertimbangan saya setransparan mungkin,” katanya.
SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR