Pertempuran dan pengepungan dan penyelamatan berikutnya mengakibatkan 21 kematian dan 82 luka-luka di antara pasukan internasional.

Konferensi perdamaian internasional pada tahun 2000-an menghasilkan sejumlah pemerintahan transisi yang beroperasi di luar Somalia.

Karena dibiarkan sendiri, warga Somalia di negara itu membentuk struktur pemerintahan alternatif; beberapa daerah membentuk pemerintahan mereka sendiri, seperti Somaliland dan Puntland, sementara yang lain mengembangkan lembaga-lembaga lokal.

Banyak penduduk lokal beralih ke pengadilan syariah, sistem peradilan Islam yang menerapkan hukum agama.

Beberapa pengadilan ini bersatu pada tahun 2006 untuk membentuk Persatuan Pengadilan Islam (ICU).

ICU menegakkan ketertiban di banyak daerah di Somalia tengah dan selatan, termasuk Mogadishu, tetapi dipaksa keluar ketika Ethiopia melakukan intervensi militer pada tahun 2006 atas nama Pemerintah Federal Transisi Somalia (TFG).

Ketika TFG menetap di ibu kota, ICU melarikan diri ke daerah pedesaan atau meninggalkan Somalia.

Tetapi organisasi itu muncul kembali kurang dari setahun kemudian sebagai gerakan pemberontak al-Shabaab, yang masih aktif hingga saat ini.

Pada tahun 2007, Uni Afrika (AU) membentuk pasukan penjaga perdamaian, mengambil alih tanggung jawab keamanan negara, dan memberi TFG ruang untuk mengembangkan pemerintahan baru Somalia.

Pada tahun 2012, para pemegang kekuasaan Somalia menyetujui konstitusi sementara dengan struktur federal yang longgar dan membentuk pemerintahan pusat di Mogadishu yang disebut Pemerintah Federal Somalia (SFG).

Sejak saat itu, negara tersebut telah mengalami beberapa pemerintahan daerah sementara dan tiga pemilihan presiden.

Tetapi masalah tata kelola dan keamanan yang signifikan tetap ada karena al-Shabaab masih menguasai sebagian besar wilayah negara tersebut.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)