TRIBUNNEWS.COM – Korban kerusuhan di Bangladesh mencapai 91 orang termasuk 13 petugas polisi, dan puluhan lainnya terluka, Minggu (4/8/2024).

Unjuk rasa menjadi rusuh setelah terjadi bentrokan antara demonstran dengan pihak berwajib dan aktivis partai Liga Awami yang berkuasa serta badan-badan asosiasinya.

Bahkan, serangan terhadap polisi terjadi di kantor polisi Enayetpur, kota Sirajganj, wilayah barat laut, menurut Wakil Inspektur Jenderal Tambahan Vijay Basak dari kepolisian Bangladesh, dikutip dari Al Jazeera, Senin (5/8/2024).

Korban berjatuhan ketika polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan puluhan ribu pengunjuk rasa.

Kerusuhan menyebabkan kematian di lebih dari 12 distrik, di antaranya distrik Bogura, Magura, Rangpur dan Sirajganj, tempat para pengunjuk rasa yang didukung oleh partai oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP).

Wilayah lainnya, seperti di bagian utara ada distrik Pabna, wilayah timur ada distrik Comilla, serta selatan terdapat distrik Barisal dan Feni.

Dilansir CNN Internasional, setidaknya lima orang tewas dan puluhan lainnya terluka di tengah bentrokan sengit di beberapa tempat di ibu kota, Dhaka.

Di distrik timur laut Pabna, sedikitnya tiga orang tewas dan 50 orang terluka selama bentrokan antara pengunjuk rasa dan aktivis partai yang berkuasa.

Pejabat rumah sakit mengatakan, tiga orang tewas dalam kekerasan di distrik utara Bogura, dan 30 orang tewas di 12 distrik lainnya.

Rumah sakit juga tak luput menjadi sasaran kerusuhan tersebut, seperti merusak fasilitas di dalamnya dan membakar kendaraan.

Menteri Kesehatan Samanta Lal Sen mengatakan, serangan terhadap rumah sakit tidak dapat diterima.

Baca juga: Kerusuhan di Bangladesh, Mengapa India Memilih Diam?

“Serangan terhadap rumah sakit tidak dapat diterima,” kata Samanta Lal Sen.

Dua pekerja konstruksi juga tewas dalam perjalanan ke tempat kerja dan 30 orang terluka di distrik pusat Munsiganj dalam bentrok antara demonstran, polisi, dan aktivis partai berkuasa.

Pengawas rumah sakit di distrik tersebut, Abu Hena Mohammad Jamal mengatakan, para korban sampai di sana dalam keadaan meninggal dunia dengan luka tembak.

“Mereka dibawa ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia dengan luka tembak,” kata Abu Hena Mohammad Jamal.

Sementara itu, polisi mengatakan, mereka tidak menembakkan peluru tajam.

Selanjutnya, pemerintah telah memblokir akses internet dan mengumumkan hari libur umum tiga hari mulai Senin sampai Rabu (7/8/2024).

Mereka juga telah memberlakukan jam malam tanpa batas yang dimulai pukul 6 sore waktu setempat.

Meski begitu, para pengunjuk rasa terus berkumpul di monumen Shaheed Minar, pusat kota Dhaka.

Sementara itu, setidaknya 11.000 orang telah ditangkap dalam beberapa minggu terakhir sejak unjuk rasa terjadi.

Pawai ke Dhaka

Para pengunjuk rasa mendesak orang-orang untuk lakukan protes melalui gerakan tidak membayar pajak dan tagihan listrik serta tidak masuk kerja pada hari Minggu, hari kerja di Bangladesh.

Seorang koordinator Gerakan Mahasiswa Antidiskriminasi (ASD) mengimbau para pelajar dan masyarakat umum di seluruh negeri untuk datang ke Dhaka untuk mengepung kota tersebut pada Senin.

“Ini berarti kami menghimbau para pelajar dan masyarakat umum di seluruh negeri untuk memulai perjalanan mereka ke Dhaka besok (Senin) untuk mengepung kota tersebut,” kata koordinator, Asif Mahmud.

Di sisi lain, Perdana Menteri Hasina mengatakan, mereka yang melakukan kerusuhan atas nama protes bukan lagi mahasiswa, tetapi penjahat, dan rakyat harus menghadapi mereka dengan tangan besi.

Menteri Muda Informasi dan Penyiaran Mohammad Ali Arafat mengatakan, terkait pemutusan layanan internet, pemerintah bertindak dalam posisi defensif, bukan ofensif.

Baca juga: Demonstrasi Mahasiswa Bisa Munculkan Pemimpin Baru di Bangladesh?

Arafat juga mengatakan, pemerintag selalu memilih solusi damai dan tidak pernah menginginkan kekerasan.

“Pemerintah selalu memilih solusi damai dan tidak pernah menginginkan kekerasan,” ujarnya.

Diketahui, protes mematikan itu dimulai bulan lalu saat para mahasiswa menuntut diakhirinya sistem kuota yang menyediakan 30 persen pekerjaan pemerintah untuk keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan pada tahun 1971.

Protes yang menyebabkan setidaknya 200 orang tewas itu akhirnya dipenuhi oleh Mahkamah Agung dengan memangkas kuota tersebut menjadi 3 persen.

Namun, protes terus berlanjut menuntut pertanggungjawaban atas kekerasan yang terjadi dan menyalahkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pemerintah.

Hingga kini, protes tersebut telah berkembang menjadi gerakan antipemerintah yang lebih luas di seluruh negara Asia Selatan itu

(mg/Mardliyyah)

Penulis adalah peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS)