Pasukan AS kembali ke Kirkuk yang Kaya Minyak Meskipun Ada Pembicaraan untuk Menarik Diri dari Irak

TRIBUNNEWS.COM- Pasukan Amerika Serikat kembali ke Kirkuk yang kaya minyak meskipun ada pembicaraan untuk menarik diri dari Irak.

AS mengklaim harus tetap berada di Irak untuk melawan ISIS.

Pasukan dari koalisi internasional pimpinan AS telah kembali ke pangkalan militer K-1 di kota Kirkuk, Irak yang kaya minyak untuk pertama kalinya sejak 2020, The New Arab (TNA) melaporkan pada 6 Agustus.

Sumber informasi Kurdi mengatakan kepada TNA, “Pasukan tersebut, yang terdiri dari sekitar 40 tentara dan 10 hingga 15 kendaraan Hummer lapis baja buatan AS, dikirim dari Erbil dan ditempatkan di pangkalan militer K-1.”

Koalisi pimpinan AS tidak menanggapi permintaan komentar.

Alasan pengerahan pasukan baru AS ke Kirkuk setelah empat tahun tidak jelas.

Sumber itu menduga hal itu mungkin merupakan respons terhadap meningkatnya aktivitas ISIS di provinsi yang disengketakan itu, yang telah lama ingin dianeksasi oleh para pemimpin Partai Demokratik Kurdistan (KDP) ke Daerah Kurdistan Irak (IKR) yang semi-otonom.

Sumber lain, yang juga berbicara dengan syarat kerahasiaan, mengatakan kepada TNA bahwa ISIS baru-baru ini melanjutkan pemberontakannya di dan sekitar provinsi Diyala di Irak timur.

Angkatan bersenjata Irak telah meningkatkan keamanan di sepanjang perbatasan barat negara itu dengan Suriah menyusul pembebasan ratusan pejuang ISIS dari kamp penjara yang dikuasai Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS dan didominasi suku Kurdi.

Pada pertengahan Juli, otoritas dari Administrasi Otonom Suriah Utara dan Timur (AANES) yang dikendalikan SDF mengeluarkan amnesti umum yang sejauh ini telah mengamankan pembebasan lebih dari 1.500 pejuang ISIS Suriah yang dihukum karena pelanggaran terkait terorisme, asalkan mereka "tidak berpartisipasi langsung dalam pertempuran" melawan SDF.

Sumber informasi Irak yang berbicara dengan The Cradle menyatakan militer AS memerintahkan pembebasan tahanan ISIS.

SDF yang didukung AS menahan ribuan pejuang ISIS dan anggota keluarga mereka di sekitar dua lusin kamp penjara di wilayah timur laut Suriah yang diduduki. Mereka termasuk 2.000 warga negara asing yang negara asalnya menolak memulangkan mereka.

Pengerahan pasukan AS dan koalisi ke Kirkuk menyusul penandatanganan kesepakatan oleh pemerintah Irak pada 1 Agustus dengan raksasa minyak Inggris BP untuk mengembangkan ladang minyak dan gas di Kirkuk.

Menteri Perminyakan Irak Hayan Abdul Ghani dan CEO BP Murry Auchincloss menandatangani nota kesepahaman, menurut pernyataan dari kantor Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani.

“Memorandum tersebut mencakup rehabilitasi dan pengembangan empat ladang minyak milik Perusahaan Minyak Utara di Kirkuk, yaitu ladang minyak Kirkuk dan ladang minyak Bai Hassan, Jambur, dan Khabbaz,” kata kantor Sudani.

Pemerintah AS dan Irak telah berunding untuk menarik pasukan AS dari Irak selama berbulan-bulan. Pada bulan Januari, Perdana Menteri Mohammad Shia al-Sudani menyatakan bahwa pasukan AS tidak lagi diperlukan untuk menjaga keamanan di negara tersebut. Para pemimpin militer AS mengklaim bahwa mereka harus tetap berada di Irak untuk melawan ISIS.

Perlawanan Islam di Irak, sebuah koalisi kelompok yang didukung Iran, telah melakukan serangan terhadap pasukan AS, termasuk di pangkalan udara Ain al-Assad pada hari Senin, untuk menekan para pemimpin AS agar memerintahkan penarikan pasukan mereka.

Pasukan koalisi pimpinan AS dikerahkan di pangkalan K-1 di Kirkuk

Ini menandai pengerahan pasukan pertama sejak 2020 ketika AS menarik pasukannya dari pangkalan tersebut, yang terletak 16 kilometer dari pusat Kirkuk.

Pasukan bersenjata dari koalisi internasional pimpinan AS melawan ISIS telah dikerahkan di pangkalan militer K-1 di Kirkuk, sumber Kurdi yang memiliki informasi lengkap mengungkapkan kepada The New Arab .

Ini menandai pengerahan pasukan pertama sejak 2020 ketika AS menarik pasukannya dari pangkalan yang terletak 16 kilometer dari pusat Kirkuk.

Berbicara dengan syarat anonim, sumber tersebut mengatakan, "Pasukan tersebut, yang terdiri dari sekitar 40 tentara dan 10 hingga 15 kendaraan Hummer lapis baja buatan AS, dikirim dari Erbil dan ditempatkan di pangkalan militer K-1."

Koalisi global telah dihubungi untuk dimintai komentar, tetapi mereka tidak menanggapi hingga laporan ini diterbitkan.

Meskipun tujuan pasti pengerahan pasukan itu masih belum jelas, sumber tersebut memperkirakan bahwa itu kemungkinan merupakan tindakan perlindungan terhadap meningkatnya aktivitas ISIS di provinsi yang disengketakan antara pemerintah Irak dan Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) di Erbil.

Sumber lain, yang juga berbicara dengan syarat kerahasiaan, mencatat bahwa ISIS baru-baru ini melanjutkan pemberontakannya di dan sekitar provinsi Diyala.

Pangkalan K-1 menampung pasukan koalisi sejak 2017 sebagai landasan peluncuran untuk operasi melawan ISIS di daerah pegunungan di dekatnya. Wilayah selatan Kirkuk dan utara provinsi tetangga Diyala, Salahaddin, dan Nineveh terus menjadi sarang aktivitas ISIS.

Wilayah yang disengketakan antara pemerintah federal Irak dan wilayah otonomi Kurdi telah menciptakan celah keamanan yang menguntungkan militan ISIS. Kehadiran koalisi terkadang berfungsi sebagai kekuatan mediasi antara dua otoritas yang bersaing.

Baru-baru ini, pemerintah Irak dan KRG sepakat untuk mendirikan ruang operasi bersama guna melindungi wilayah-wilayah yang terkepung ini bersama-sama. Sumber-sumber telah memberi tahu media Kurdi setempat bahwa pasukan koalisi akan berpartisipasi dalam ruang operasi bersama ini.

Tujuan potensial lain dari pengerahan pasukan ini adalah untuk menjaga stabilitas politik di provinsi tersebut di tengah upaya untuk memilih gubernur baru untuk Kirkuk.

Perdana Menteri Irak Mohammed Shia' al-Sudani telah menetapkan batas waktu 11 Agustus bagi komunitas Arab, Kurdi, dan Turkmenistan untuk mencapai kompromi dalam memilih gubernur baru dan kepala Dewan Provinsi Kirkuk setelah berbulan-bulan terjadi pertikaian politik mengenai pembagian kekuasaan.

Sumber yang memiliki informasi lengkap dari Kirkuk mengatakan bahwa saat ini tidak ada kesepakatan di antara tiga pemangku kepentingan utama mengenai pendistribusian jabatan tersebut.

Sumber tersebut menambahkan bahwa situasi di Kirkuk sangat buruk, dengan kekosongan administratif karena tidak seorang pun dapat menandatangani dokumen resmi setelah penjabat gubernur, Rakan Saed al-Juburi, dilantik sebagai anggota KPC.

Selain itu, Irak baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman dengan British Petroleum (BP) untuk meningkatkan pengembangan ladang minyak di Kirkuk, yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan produksi di wilayah tersebut.

Perjanjian tersebut, yang diawasi oleh Perdana Menteri al-Sudani dan ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2024, melibatkan rehabilitasi dan pengembangan ladang minyak utama, termasuk Baba, Avana, Bay Hassan, Jambur, dan Khabaz.

Tugas pasukan koalisi mungkin juga mencakup perlindungan operasi BP di provinsi tersebut.

Pada akhir Maret 2020, koalisi pimpinan AS menarik diri dari pangkalan K-1 setelah serangan roket pada Desember 2019 yang menewaskan seorang kontraktor Amerika, yang memicu serangkaian serangan balasan antara AS dan kelompok milisi Irak yang didukung Iran.

Serangan-serangan ini berpuncak pada pembunuhan yang diarahkan AS terhadap jenderal tinggi Iran Qasem Soleimani dan pemimpin senior milisi Irak Abu Mahdi al-Muhandis pada 3 Januari 2020.

SUMBER: THE CRADLE, THE NEW ARAB