Dua Mahasiswa Jadi Penasehat Termuda dalam Pemerintahan Transisi Bangladesh

TRIBUNNEWS.COM – Dua koordinator aksi protes mahasiswa yang terjadi beberapa pekan terakhir di Bangladesh, kini dilantik menjadi anggota penasehat dalam pemerintahan transisi negara tersebut, Kamis (8/8/2024).

Kedua mahasiswa itu adalah Md Nahid Islam dan Asif Mahmud Shojib Bhuiyan.

Mereka mengukir sejarah sebagai penasihat termuda pemerintahan transisi Bangladesh.

Asif Mahmud berasal dari Muradnagar Upazila Cumilla, merupakan mahasiswa magister, yang mempelajari Jurusan Linguistik Universitas Dhaka.

Sementara itu, Nahid Islam, dari kota Dhaka, adalah mahasiswa magister Departemen Sosiologi dari universitas yang sama.

Keduanya menjadi koordinator utama dalam Gerakan Mahasiswa Antidiskriminasi dan menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Setelah mereka diambil sumpahnya dalam pelantikan anggota pemerintahan transisi Bangladesh, Nahid Islam menyampaikan sedikit pidatonya.

Penasihat pemerintah transisi Nahid Islam telah berjanji untuk memulihkan hak suara rakyat dan memulai reformasi komprehensif dalam birokrasi untuk memperkuat demokrasi di Bangladesh.

Nahid menekankan perlunya perubahan sistemik untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan semua suara warga negara didengar.

“Masyarakat Bangladesh telah lama kehilangan hak pilih mereka, dan memulihkan hak-hak ini merupakan tujuan utama pemerintahan sementara,” katanya, dikutip dari Daily Sun, Jumat (9/8/2024).

Ia menggarisbawahi pentingnya perombakan Komisi Pemilihan Umum untuk memfasilitasi pemilihan umum yang bebas dan adil.

Baca juga: Pelantikan Muhammad Yunus, Peraih Nobel Jadi Pemimpin Pemerintahan Transisi Bangladesh

Mahasiswa yang lahir di Dhaka itu menegaskan, reformasi birokrasi sangat penting dalam memajukan demokrasi.

“Tanpa reformasi menyeluruh terhadap sistem saat ini, demokrasi sejati tidak dapat dicapai,” ujar mahasiswa magister tersebut.

Mahasiswa jurusan sosiologi itu juga mengatakan, perlunya diskusi dengan tokoh yang berpengalaman untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang adil dan jujur.

“Diskusi dengan tokoh masyarakat yang berpengalaman akan menghasilkan reformasi birokrasi dan lembaga negara yang diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan jujur,” jelasnya.