“Diskusi dengan tokoh masyarakat yang berpengalaman akan menghasilkan reformasi birokrasi dan lembaga negara yang diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan jujur,” jelasnya.

Pria yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atasnya di Government Science College itu juga menyoroti peran pemerintah transisi dalam menanggapi keinginan rakyat.

"Pemerintah akan bergerak ke arah yang diinginkan masyarakat. Selama negara ini berada di tangan anak mudanya, negara ini tidak akan kehilangan arah," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintahan transisi Bangladesh dibentuk dan dilantik setelah mundurnya Sheikh Hasina dari jabatan perdana menteri pada Senin (5/8/2024).

Pengunduran diri Hasina sebagai hasil dari aksi protes yang dilakukan mahasiswa yang sebelumnya menuntutnya turun dari jabatan karena tindakan kerasnya terhadap demonstran.

Aksi protes yang menewaskan setidaknya 400 orang itu awalnya menuntut dihapusnya kuota 30 persen dalam pekerjaan pemerintah untuk anggota keluarga pejuang kemerdekaan dan veteran dari Perang Kemerdekaan Bangladesh tahun 1971.

Kuota tersebut kemudian dikurangi oleh Mahkamah Agung negara tersebut, tetapi penanganan protes oleh Hasina dan dugaan penggunaan label yang menyinggung bagi para pengunjuk rasa membuat mahasiswa marah.

Dilansir NDTV, protes terus berlanjut dengan para mahasiswa menuntut agar Hasina mundur dan bentrokan antara agitator dan polisi menyebabkan lebih dari 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka di seluruh negeri pada Minggu (4/8/2024).

Hingga kini, kekerasan terus berlanjut di beberapa tempat bahkan setelah Hasina mengundurkan diri dan ada laporan tentang kelompok minoritas, termasuk umat Hindu, yang menjadi sasaran.

(mg/Mardliyyah)

Penulis adalah peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS)