TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW - Diam-diam Pemerintah Amerika Serikat sedang berupaya mendongkel Volodymyr Zelensky dari posisinya sebagai Presiden Ukraina dan menggantinya dengan sosok yang lebih mudah diatur dan tidak korup.

Informasi sensitif ini disebarkan oleh Badan Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) pada hari ini, Selasa, 13 Agustus 2024.

“Dalam situasi saat ini, Washington sedang mencari opsi untuk menggantikan pemimpin Ukraina dengan sosok yang lebih mudah diatur dan tidak korup, yang cocok untuk sebagian besar sekutu Barat,” kata pernyataan SVR dikutip Sputnik Global.

"Zelensky mengambil “langkah-langkah gila” yang mengancam akan memperburuk situasi jauh melampaui perbatasan Ukraina," sebut SVR.

Amerika Serikat menganggap mantan Menteri Dalam Negeri Ukraina Arsen Avakov* sebagai kandidat yang cocok untuk menggantikan Volodymyr Zelensky, kata Badan Intelijen Rusia.

“Mantan Menteri Dalam Negeri Ukraina Arsen Avakov saat ini sedang dipertimbangkan sebagai kandidat yang cocok. AS menganggap ‘kekuatan’ Avakov adalah kedekatannya dengan formasi nasionalis Ukraina dan kontaknya yang berkelanjutan dengan para pemimpin negara-negara Eropa,” pernyataan itu membaca.

Masih menurut informasi intelijen yang dibagikan SVR, Pemerintah AS juga akan menggulir kampanye informasi yang kuat untuk mendiskreditkan Zelensky guna memaksanya meninggalkan jabatannya sebagai Presiden Ukraina.

=“Pemerintah AS telah menginstruksikan LSM-LSM yang berafiliasi untuk menyusun skenario naiknya Avakov ke tampuk kekuasaan di Ukraina."

"Sekarang masalah ini sedang dibahas dengan para pemimpin partai oposisi terkemuka Ukraina… serta dengan sejumlah deputi berpengaruh di Ukraina. Verkhovna Rada dari partai Hamba Rakyat yang berkuasa,” kata pernyataan itu.

Zelensky Tidak Maju Lagi di Pilpres Ukraina

Soal kepemimpinan sebagai orang nomor satu di Ukraina, Volodymyr Zelensky sebelumnya sudah menegaskan tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden Ukraina.

Hal itu sempat menimbulkan pertanyaan karena bertentangan dengan konstitusi negara, kata Presiden Rusia Vladimir Putin, Juni lalu.

Baca juga: Zelensky Klaim Invasi di Kursk Berhasil, Ukraina Kini Caplok 100 Ribu Hektar Wilayah Milik Rusia

Konstitusi Ukraina tidak mengatakan apa pun tentang kemungkinan perpanjangan masa jabatan presiden di bawah darurat militer; hanya dikatakan bahwa pemilu tidak diadakan, tegas Putin.

"Kepemimpinan Ukraina saat ini telah memutuskan untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilu, jadi timbul pertanyaan. Ada Pasal 103 Konstitusi Ukraina, yang menyatakan bahwa presiden hanya dipilih untuk masa jabatan lima tahun," kata Putin dalam pertemuan dengan para pemimpin Ukraina. perwakilan kantor berita internasional di sela-sela Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg.

Baca juga: Vladimir Putin Tutup Negosiasi dengan Ukraina Sejak Penyerbuan Kursk yang Tewaskan 12 Warga Rusia

Presiden Rusia berpendapat bahwa bahkan dalam kondisi saat ini, ada orang-orang di Ukraina yang dapat menandatangani perjanjian damai dengan Rusia, namun hal itu memerlukan kesediaan Kiev.

"Dengan siapa kita harus menandatangani perjanjian damai? Meski begitu, semuanya bisa diselesaikan, semuanya bisa disepakati. Jika kekuasaan diserahkan kepada ketua parlemen, hanya diperlukan kemauan untuk menandatangani perjanjian," kata Vladimir Putin.