TRIBUNNEWS.com - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mendapat kritik keras dari mantan Menteri Kabinet Perang, Benny Gantz.

Dalam pernyataannya, Kamis (15/8/2024), Gantz mengejek Netanyahu yang dinilainya bersikap ragu-ragu dalam mengambil keputusan gencatan senjata karena takut koalisinya runtuh.

"Pada awalnya, Anda ragu-ragu untuk bermanuver (di Gaza selatan), kemudian Anda ragu-ragu untuk menggerakkan serangan ke utara."

"Dan selama berbulan-bulan, Anda ragu-ragu bergerak maju untuk memutuskan kesepakatan pertukaran sandera karena takut akan nasib koalisi," kata Gantz kepada The Times of Israel, Kamis, dilansir Anadolu Ajansi.

Gantz pun lantas mendesak agar Netanyahu berhenti memikirkan nasib koalisinya.

Ia meminta supaya Netanyahu bersikap berani dalam mengambil keputusan demi Israel.

"Sudah saatnya Anda berhenti mengurusi nasib pemerintah dan beralih mengurusi nasib negara."

"Untuk sekali ini, bersikaplah berani!" tegas Gantz.

Di hari yang sama, Partai Likud milik Netanyahu mengeluarkan tanggapan atas pernyataan Gantz.

Likud mengklaim "protokol itu akan membuktikan Gantz adalah orang yang menentang keputusan penting bagi keamanan Israel, termasuk keputusan mengenai tindakan militer yang dramatis."

Likud mengklaim, pembunuhan para pemimpin Hamas dan Hizbullah sejak kepergian Gantz lebih dari sekadar "bukti perubahan realitas".

Baca juga: 5 Rabi Yahudi Israel Kecam Aksi Ben-Gvir ke Kompleks Masjid Al-Aqsa: Dia Tak Mewakili Pandangan Kami

"Sayangnya, Gantz memilih meninggalkan pemerintahan selama perang," kata Likud, merujuk pada pengunduran diri Gantz dari pemerintahan di bulan Juni lalu.

Selama dua minggu terakhir, Israel telah bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran dan Hizbullah menyusul pembunuhan pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, di Teheran pada akhir Juli dan komandan tinggi Hizbullah, Fuad Shukr, di Beirut sehari sebelumnya.

Meskipun telah mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan Shukr, Israel tetap bungkam atas tuduhan Iran dan Hamas mengenai kematian Haniyeh.

Meski demikian, Netanyahu telah mengisyaratkan keterlibatan Israel.

Sementara itu, babak baru perundingan gencatan senjata dan pertukaran tahanan Gaza dimulai pada Kamis kemarin, di ibu kota Qatar, Doha, untuk mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas.

Hamas mengatakan sehari sebelumnya, Rabu (14/9/2024), pihaknya akan berpartisipasi dalam pembicaraan gencatan senjata dan pertukaran sandera Gaza yang akan datang jika Israel memberikan komitmen yang jelas untuk melaksanakan proposal Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden.

Pada Mei lalu, Biden mengatakan Israel mengajukan kesepakatan tiga tahap yang akan mengakhiri permusuhan di Gaza dan menjamin pembebasan sandera yang ditawan di daerah kantong tersebut.

Rencana tersebut mencakup gencatan senjata, pertukaran sandera-tahanan, dan pembangunan kembali Gaza.

Selama berbulan-bulan, Mesir, Qatar, dan AS telah berusaha mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk memastikan pertukaran tahanan dan gencatan senjata serta mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki Jalur Gaza.

Baca juga: 4 Syarat Netanyahu Ancam Kesepakatan Gencatan Senjata: Israel Berhak Tak Bebaskan Tahanan Palestina

Tetapi, upaya mediasi terhenti karena penolakan Netanyahu untuk memenuhi tuntutan Hamas untuk menghentikan perang.

Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang berkelanjutan di Gaza sejak serangan 7 Oktober 2023 oleh Hamas.

Serangan Israel sejak itu telah menewaskan lebih dari 40.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai lebih dari 92.400 lainnya, menurut otoritas kesehatan setempat.

Lebih dari 10 bulan sejak serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza masih hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang memerintahkannya untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserang pada 6 Mei.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)