TRIBUNNEWS.com - Iran kembali diperkirakan menunda serangannya ke Israel, di tengah kebuntuan negosiasi gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas soal kondisi di Jalur Gaza.

Pejabat Amerika Serikat (AS), Iran, dan Israel, sebagaimana dikutip The New York Times, mengatakan ditundanya serangan balasan itu karena Iran ingin memberi waktu bagi para mediator untuk menekan Tel Aviv menyepakati gencatan senjata.

"Iran diperkirakan akan menunda serangan yang direncanakan terhadap Israel sebagai balasan atas pembunuhan pemimpin Hamas (Ismail Haniyeh) di Teheran untuk memberi waktu bagi para mediator untuk mendorong gencatan senjata di Gaza," kata mereka, Jumat (16/8/2024).

Diketahui, mediator gencatan senjata adalah AS, Mesir, dan Qatar.

Laporan itu muncul tak lama setelah Perdana Menteri Qatar, Mohammad Abdulrahman Al Thani, menjadi orang terakhir yang meminta Iran menunda serangan balasan terhadap Israel, menurut Washington Post.

Dalam panggilan telepon dengan Penjabat Menteri Luar Negeri Iran, Ali Bagheri-Kani, Al Thani meminta Teheran untuk mempertimbangkan "konsekuensi serius" dari serangan terhadap Israel.

Pesan dari Teheran sebagian besar tetap sama, pembunuhan Haniyeh memerlukan respons yang keras.

Namun, ada beberapa tanda rencana pembalasan mungkin tidak sejelas seperti yang dikatakan pejabat Iran.

Iran sendiri sejauh ini menolak semua seruan untuk menahan diri dan berjanji akan melancarkan serangan besar-besaran.

Namun, peluang yang semakin besar untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza tampaknya telah meyakinkan para pemimpin Iran untuk menunggu sedikit lebih lama.

Menlu AS akan ke Timur Tengah

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, akan berkunjung ke Timur Tengah paoda Sabtu (17/8/2024), untuk membantu mencapai kesepakatan, menurut pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika.

Baca juga: Khamenei Peringatkan Pejabat Iran: Tuhan akan Murka Jika Kita Mengalah pada Israel

"Blinken akan menggarisbawahi kebutuhan penting bagi semua pihak di kawasan tersebut untuk menghindari eskalasi atau tindakan lain yang dapat merusak kemampuan untuk menyelesaikan kesepakatan (gencatan senjata)," bunyi pernyataan tersebut, yang tampaknya ditujukan kepada Iran dan proksi-proksinya di Timur Tengah.

Sambil menyerukan semua pihak untuk meredakan ketegangan, pemerintahan Biden telah memperingatkan Iran dan memberi jaminan untuk Israel.

"AS terus memantau rencana serangan dari Iran dan proksinya, serta bersikap baik di seluruh wilayah untuk membela Israel dan melindungi personel dan fasilitas AS," kata Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, Jumat, setelah melakukan panggilan telepon dengan mitranya dari Israel, Yoav Gallant.

Ketegangan di Timur Tengah terjadi menyusul pernyataan Khamenei yang menjanjikan "hukuman keras" bagi Israel sebagai balasan atas kematian Haniyeh.

"Rezim Zionis kriminal dan teroris telah membunuh tamu kami yang terkasih di rumah kami (Iran) dan membuat kami berduka," kata Khamenei dalam sebuah pernyataan, Rabu (31/7/2024), dilansir Al Jazeera.

Ia menambahkan, "rezim Zionis juga menyiapkan dasar untuk hukuman keras bagi dirinya sendiri."

Khamenei juga menegaskan, adalah tugas Iran untuk membalas pembunuhan Haniyeh.

"Kami menganggap bahwa adalah tugas kami untuk membalas darahnya (tewasnya Haniyeh) dalam insiden pahit dan sulit yang terjadi di wilayah Republik Islam ini," imbuhnya.

Sebagai informasi, Haniyeh tewas diserang di Teheran, 31 Juli 2024 dini hari, dalam perjalanannya menghadiri pelantikan Presiden baru Iran, Masaoud Pezeshkian.

Baca juga: Gantz Ejek Netanyahu karena Takut Koalisinya Hancur: Bersikaplah Berani demi Israel!

Acara pelantikan Pezeshkian diketahui menjadi kemunculan terakhir Haniyeh.

Selain Haniyeh, pengawal pribadinya yang juga Wakil Komandan Brigade Al-Qassam, Wasim Abu Shaaban, juga tewas dalam serangan itu.

Meski demikian, Israel hingga saat ini belum membantah ataupun mengakui pembunuhan terhadap Haniyeh.

Tetapi, sumber di Gedung Putih mengatakan Israel langsung menghubungi AS setelah Haniyeh tewas dan mengabarkan mereka lah yang membunuh Pemimpin Hamas tersebut.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)