Pengacara CEO Telegram Buka Suara atas Penangkapan Kliennya: Benar-benar Tidak Masuk Akal

TRIBUNNEWS.COM - Pengacara dari bos Telegram, Pavel Durov, yang sedang diselidiki di Prancis, mengatakan sangat tidak masuk akal pimpinan jejaring sosial tersebut bertanggung jawab atas segala tindak pidana yang dilakukan di platformnya.

Dilaporkan Reuters, hakim Prancis menempatkan Durov dalam penyelidikan formal pada Rabu (28/8/2024).

Hakim itu mengatakan Durov dicurigai terlibat dalam menjalankan platform daring yang memungkinkan transaksi terlarang, gambar pelecehan seksual anak, dan perdagangan narkoba.

Durov juga sedang diselidiki atas dugaan pencucian uang dan penolakan untuk bekerja sama dengan otoritas kehakiman.

Durov sempat menghabiskan empat hari dalam tahanan polisi setelah ditangkap pada Sabtu (24/8/2024), di bandara dekat Paris.

Ia kemudian dibebaskan dengan jaminan 5 juta euro (Rp85,5 miliar) dan diminta untuk tidak meninggalkan wilayah Prancis.

Durov harus melapor dua kali seminggu ke polisi kota tempat ia tinggal.

Ia juga harus berada di rumah pada jam-jam tertentu, kata sumber pengadilan.

Tetapi, tidak disebutkan di mana Durov tinggal atau berapa jam sehari ia harus berada di sana.

"Benar-benar tidak masuk akal untuk berpikir bahwa pimpinan jejaring sosial dapat terlibat dalam tindakan kriminal yang tidak menyangkut dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung," kata pengacara David-Olivier Kaminski, yang mewakili Durov di Prancis.

"Telegram sepenuhnya mematuhi peraturan Eropa tentang digital," katanya.

Baca juga: Bos Telegram Dilarang Tinggalkan Prancis Selama Penyelidikan

Diselidiki secara formal di Prancis tidak berarti Durov bersalah atau harus diadili.

Tetapi, hal itu menunjukkan hakim menganggap ada cukup bukti untuk melanjutkan penyelidikan.

Penyelidikan dapat berlangsung bertahun-tahun sebelum dikirim ke pengadilan atau ditangguhkan.

Kata Macron

Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang dikenal sebagai pengguna setia Telegram, mengatakan awal pekan ini, penangkapan Durov sama sekali bukan bermotif politik.