Kala itu, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar negara. Dalam rancangan awal, pembukaan UUD itu seharusnya memuat Piagam Jakarta, yang merupakan cikal bakal Pancasila.

Poin pertama Piagam Jakarta itu berbunyi Ketuhanan dengan "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya.”

“Bung Hatta berdiskusi dengan tokoh-tokoh pada waktu itu sepakat untuk menghapuskan ketujuh kata Piagam Jakarta itu, sehingga negara Indonesia tidak menjadi negara agama, tetapi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Ignatius.

“Yang paling dominan pada waktu itu pasti saudara-saudara kita yang beragama Islam, tetapi dengan hati yang begitu luas ingin membangun suatu negara kesatuan.”

Menurut Ignatius, Paus Fransiskus dan Vatikan sangat mengagumi dasar negara Indonesia, terutama Pancasila, yang memperlihatkan kerukunan.

“Sangat jelas bahwa Vatikan ingin belajar mengenai kerukunan hidup antarumat beragama. Mereka sangat berminat. Oleh karena itu, kalau ada peristiwa-peristiwa besar, dialog, selalu tokoh-tokoh Islam Indonesia diundang ke sana. Selalu,” tuturnya.

Kebebasan beragama di Indonesia: ‘Ada masalah, tapi wajar’

Meski demikian, Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan mencatat bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada 2023 “tidak mengalami perubahan besar”.

Berdasarkan catatan koalisi itu, sepanjang tahun lalu masih ada kasus penolakan pembangunan rumah ibadah, terjadi tren peningkatan laporan penodaan agama berdasarkan video viral, dan diskriminasi penganut kepercayaan.

Koalisi itu memang menyebut pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan ini memang “tidak banyak”. Namun, mereka menganggap persoalan ini “menambah utang masalah” yang harus diselesaikan pemerintah.

Ignatius dan Jonathan tak memungkiri bahwa memang ada masalah kebebasan beragama di Indonesia, tapi masih dalam batasan wajar.

“Negara sebesar ini, dengan penduduk sebanyak ini, bahwa ada muncul masalah-masalah kecil, bagi saya itu wajar, apalagi dengan latar belakang yang begitu berbeda-beda, dengan kesadaran budaya yang berbeda-beda,” ucap Ignatius.

“Saya merasa bahwa ada soal, tetapi dibandingkan dengan keseluruhan kompleksitas bangsa Indonesia, itu relatif normal. Tidak ada negara yang tanpa masalah, termasuk di dalam hal agama.”

Jonathan juga menganggap Paus Fransiskus pasti mengetahui situasi ini. Namun menurutnya, pemimpin umat Katolik sedunia itu akan menggunakan pendekatan yang halus untuk menanggapinya.