TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu melayangkan permintaan maaf kepada keluarga sandera korban pembunuhan pada beberapa waktu lalu.

Pada Senin (2/9/2024), Netanyahu menghubungi sejumlah keluarga sandera yang terbunuh.

Ia mengatakan, meminta maaf kepada mereka karena tidak membawa pulang orang yang mereka cintai.

“Kami hampir berhasil, tetapi kami tidak berhasil,” katanya dalam konferensi pers di Yerusalem, diberitakan independent.

Permintaan maaf tersebut dilakukan setelah ribuan warga Israel turun ke jalan untuk hari kedua berturut-turut dalam kesedihan dan kemarahan setelah enam sandera ditemukan tewas di Gaza.

Netanyahu memulai konferensi pers hari Senin dengan berdiri di depan peta kasar Gaza dan menyoroti pentingnya strategis koridor yang telah menjadi titik kritis utama dalam negosiasi gencatan senjata.

Setop Kirim Senjata

Pemerintah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan pada hari Senin, Inggris menangguhkan ekspor beberapa senjata ke Israel karena dapat digunakan untuk melanggar hukum internasional.

Hal ini sebagai sebuah tindakan dengan dampak militer terbatas yang dimaksudkan untuk meningkatkan tekanan oleh sekutu Israel yang frustrasi agar mengakhiri perang di Gaza.

Dikabarkan LiveMint, Menteri Luar Negeri David Lammy mengatakan pemerintah Inggris telah menyimpulkan bahwa ada “risiko yang jelas” bahwa beberapa barang dapat digunakan untuk “melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.”

Ia memberi tahu para anggota parlemen bahwa keputusan tersebut terkait dengan sekitar 30 dari 350 lisensi ekspor yang ada untuk peralatan yang dinilai akan digunakan dalam konflik saat ini di Gaza.

Baca juga: Seberapa Besar Dampak Demo di Israel dan Adakah Peluang untuk Gencatan Senjata Israel-Hamas?

Termasuk suku cadang untuk pesawat militer, helikopter, dan pesawat tanpa awak, beserta barang-barang yang digunakan untuk penargetan darat.

Keputusan tersebut bukanlah “penentuan bersalah atau tidaknya” tentang apakah Israel telah melanggar hukum internasional, dan bukan embargo senjata, katanya.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant merespons sikap Inggris pada cuitan di X.

“Sangat kecewa mengetahui sanksi yang dijatuhkan Pemerintah Inggris terhadap lisensi ekspor ke lembaga pertahanan Israel."

Inggris merupakan salah satu dari sejumlah sekutu lama Israel yang pemerintahannya berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk menghentikan ekspor senjata karena jumlah korban dari konflik yang telah berlangsung hampir 11 bulan di Gaza .

Lebih dari 40.000 warga Palestina telah tewas, menurut kementerian kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas, yang tidak membedakan antara militan dan warga sipil dalam jumlah korbannya.

Perang itu pecah pada 7 Oktober setelah militan Hamas dan kelompok lainnya menyerbu Israel dan menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekitar 250 orang. Sekitar 100 sandera masih berada di Gaza, sepertiganya diyakini telah tewas.

Perusahaan-perusahaan Inggris menjual senjata dan komponen dalam jumlah yang relatif kecil ke Israel dibandingkan dengan pemasok utama seperti AS dan Jerman.

Awal tahun ini, pemerintah mengatakan ekspor militer ke Israel berjumlah 42 juta pound ($53 juta) pada tahun 2022.

Namun, Inggris adalah salah satu sekutu terdekat Israel, jadi keputusan itu memiliki makna simbolis. Koresponden urusan militer untuk TV Channel 13 Israel mengatakan bahwa langkah itu bisa menjadi lebih serius jika sekutu lain mengikuti langkahnya.

Sam Perlo-Freeman, koordinator penelitian untuk kelompok Campaign Against Arms Trade, mengatakan bahwa pengumuman tersebut merupakan "langkah yang terlambat, tetapi disambut baik."

Namun, ia mengatakan bahwa "sangat keterlaluan dan tidak dapat dibenarkan" bahwa suku cadang untuk jet tempur F-35 tidak termasuk dalam ekspor yang ditangguhkan.

Langkah pemerintah ini diambil setelah dua kelompok, organisasi hak asasi manusia Palestina Al-Haq dan Global Legal Action Network yang berpusat di Inggris, mengajukan gugatan hukum yang bertujuan memaksa Inggris untuk menghentikan pemberian lisensi apa pun untuk ekspor senjata ke Israel.

Kasus ini belum sampai ke sidang pengadilan penuh.

Dearbhla Minogue, pengacara senior di Global Legal Action Network, mengatakan bahwa “keputusan penting pemerintah ini membenarkan semua yang telah dikatakan warga Palestina selama berbulan-bulan.”

Pemerintahan Buruh kiri-tengah Inggris di bawah Starmer, yang terpilih pada bulan Juli, telah menghadapi tekanan dari beberapa anggotanya sendiri dan anggota parlemen untuk memberikan tekanan lebih besar kepada Israel agar menghentikan kekerasan.

Dalam pemilihan tersebut, partai tersebut kehilangan beberapa kursi yang diharapkan akan dimenangkannya oleh para independen pro-Palestina setelah Starmer awalnya menolak menyerukan gencatan senjata menyusul pembalasan Israel setelah 7 Oktober.

Berbeda dengan sikap pendahulunya dari Partai Konservatif, pemerintahan Starmer mengatakan pada bulan Juli bahwa Inggris tidak akan campur tangan dalam permintaan Pengadilan Kriminal Internasional untuk surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Starmer juga memulihkan pendanaan untuk badan bantuan Palestina PBB UNRWA, yang telah ditangguhkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Konservatif Rishi Sunak pada bulan Januari.

Lammy, yang telah mengunjungi Israel dua kali dalam dua bulan terakhir sebagai bagian dari upaya Barat untuk mendorong gencatan senjata, mengatakan bahwa dia adalah seorang Zionis dan “sahabat Israel,” tetapi menyebut kekerasan di Gaza “mengerikan.”

"Tindakan Israel di Gaza terus menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil dalam jumlah besar, kerusakan luas pada infrastruktur sipil, dan penderitaan luar biasa," katanya.

(Tribunnews.com/ Chrysnha)