CCI sebelumnya telah memerintahkan Google untuk mencegah praktik monopoli di pasar India. Pada tahun 2022, perusahaan tersebut didenda lebih dari 13 miliar rupee India atau sekitar USD154 juta karena menyalahgunakan kekuasaannya di pasar berbasis sistem operasi seluler Android.

Kasus tersebut mirip dengan kasus yang dihadapi Google di Eropa, di mana regulator UE mengenakan denda sebesar USD5 miliar pada tahun 2018, karena menyalahgunakan dominasinya di pasar Android.

Murugavel Janakiraman, pendiri dan CEO matrimony.com yang berbasis di Chennai, sebuah jaringan layanan perjodohan, berharap bahwa undang-undang digital yang baru akan mengendalikan perusahaan teknologi besar.

Menurutnya, rakasa teknologi pun harus tunduk pada aturan, terutama ketika pengembang kecil dipaksa untuk menerima kebijakan sepihak Google.

Tahun lalu, Google menghapus aplikasi populer India, termasuk matrimony.com, dari Play Store-nya, karena menolak sistem penagihan Google Play. Namun, Janakiraman memperoleh putusan pengadilan terhadap perusahaan teknologi besar tersebut di Pengadilan Tinggi Madras.

"Kami tidak dapat membiarkan perilaku monopoli ini. Kami juga pergi ke CCI, yang menjatuhkan hukuman terhadap Google," kata Janakiraman kepada DW.

Satu bagian dari industri tersebut percaya bahwa pemerintah harus berpikir di luar tindakan hukum dan memaksa Google untuk membuat badan hukum terpisah yang sepenuhnya berlokasi di India.

Menyamakan kedudukan

Divyanshu Shukla, CEO dan salah satu pendiri PapSwap, lembaga swadaya yang berkomitmen pada tata kelola yang berpusat pada warga negara, mengatakan kepada DW bahwa peran CCI akan sangat penting dalam menavigasi kompleksitas ini.

Lembaga tersebut dinilai bertanggung jawab menyeimbangkan dinamika pasar dan melindungi kepentingan konsumen dalam ekonomi digital India yang sedang berkembang pesat.

Dia menunjukkan bahwa inovasi teknologi di dalam negeri dapat bersaing di panggung global dengan mengintegrasikan raksasa teknologi global dalam kerangka hukum India, mendorong persaingan, inovasi, dan praktik pasar yang adil yang mendukung pertumbuhan domestik dan internasional.

„Pasar aplikasi India, meskipun tampaknya merupakan solusi, mungkin tidak dapat mengatasi masalah ini sepenuhnya karena dapat kehilangan inovasi dan peluang teknologi global," kata Shukla.

"Sebaliknya, fokusnya harus pada memastikan bahwa perusahaan teknologi global beroperasi di bawah hukum India dengan kehadiran lokal yang selaras dengan kerangka peraturan India. Pendekatan ini akan meringankan sebagian beban tetapi masih memerlukan kemajuan yang signifikan," tambahnya.

Shrijay Sheth, pendiri LegalWiz.in, sebuah perusahaan konsultan, mengatakan Google hampir memonopoli India dan diharuskan mematuhi prinsip akuntabilitas melalui peraturan untuk pangsa pasar yang mereka kuasai sendiri.

„Sejumlah pelaku usaha telah menyuarakan kekhawatiran seputar pemeringkatan yang adil untuk iklan, praktik pemblokiran akun, tenggat waktu yang diperlama untuk kembali ke status 'patuh' dan dampak kerugian materiil pada bisnis dan, dalam beberapa kasus, hampir kehilangan semua penjualan," kata Sheth kepada DW.